
Editorialkaltim.com – Kondisi Jalan S. Parman, Kota Samarinda, yang dipenuhi lubang dan dinilai membahayakan pengguna jalan mendapat perhatian serius Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Meski ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), ia memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak tinggal diam menanggapi keluhan masyarakat.
Andi Harun mengatakan, berdasarkan status administrasinya, Jalan S. Parman merupakan ruas jalan provinsi. Karena itu, sejumlah pekerjaan infrastruktur di kawasan tersebut, termasuk pembangunan trotoar di sisi kiri dan kanan jalan, menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Namun, menurutnya, masyarakat tidak seharusnya dibebani persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat saat menghadapi kondisi jalan yang membahayakan keselamatan.
“Yang paling penting menjawab isu utamanya. Masyarakat mungkin tidak banyak yang tahu soal status jalan, apakah jalan nasional, provinsi, atau kota. Saya sudah memerintahkan PU kota untuk segera memperbaiki. Insyaallah, mungkin hari ini sudah mulai diperbaiki,” ungkap Andi Harun, Senin (16/11/2026).
Langkah tersebut menjadi bentuk respons Pemkot Samarinda terhadap kebutuhan masyarakat. Jalan berlubang bukan sekadar persoalan administrasi dan pembagian anggaran, tetapi juga menyangkut keselamatan pengendara yang setiap hari melintas.
Menurut Andi Harun, pemeliharaan jalan perlu mendapat perhatian bersama agar kejadian serupa tidak terus berulang. Ia berharap setiap tingkatan pemerintahan mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin untuk ruas jalan sesuai kewenangannya.
Ia menjelaskan, pembagian kewenangan jalan di Samarinda berbeda-beda. Jalan S. Parman dan Jalan Juanda, misalnya, merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Gajah Mada termasuk ruas jalan nasional. Adapun ruas lainnya menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda.
“Untuk ruas jalan kota, kewenangannya ada pada pemerintah kota. Biaya perawatan atau pemeliharaan jalan provinsi berasal dari APBD provinsi. Begitu pula jalan nasional, yang berada di bawah kewenangan Balai Pemeliharaan Jalan Nasional,” jelas Andi Harun.
Ia juga menegaskan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur harus dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing pemerintahan. Ketentuan tersebut berlaku tidak hanya untuk jalan, tetapi juga jembatan dan drainase. (ADV)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



