
Editorialkaltim.com – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, membuka peluang penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sebagai tindak lanjut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang keharaman penggunaan rokok elektrik atau vape. Menurutnya, jika regulasi tersebut diperlukan, pembentukannya dapat direncanakan di Kota Samarinda.
“Kalau memang Perda ini penting dibuat, kita perlu merencanakannya,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Jumat (20/11/2026).
Ia juga menyampaikan, jika diperlukan langkah yang lebih cepat, pihaknya dapat mendorong Pemerintah Kota Samarinda menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) atau surat edaran khusus.
Menurutnya, fatwa MUI yang menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape haram perlu menjadi perhatian, terutama setelah muncul kasus penyalahgunaan vape sebagai sarana mengonsumsi narkotika.
Meski demikian, ia mengingatkan penyusunan Perda harus melalui kajian terlebih dahulu. Sebab, aspek ekonomi juga perlu diperhatikan. Saat ini, sejumlah pelaku usaha masih menggantungkan penghasilan dari penjualan rokok elektrik.
“Prinsipnya, kita tidak ingin mematikan inovasi, konsumen, maupun produk,” jelasnya.
Menurut Ronal, penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Karena itu, diperlukan kesepakatan bersama dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



