DPRD PPU Tolak Usulan Pemekaran Sejumlah Wilayah Menjadi Kelurahan

Editorialkaltim.com – Usulan pemekaran sejumlah wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami perbedaan arah antara tim pengusul dan pemerintah daerah. Wilayah yang semula diusulkan menjadi desa justru diarahkan menjadi kelurahan dalam kajian yang disiapkan pemerintah.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, menyebut perbedaan tersebut menjadi salah satu persoalan yang disoroti DPRD karena tidak sesuai dengan usulan awal tim pemekaran. Menurutnya, masyarakat melalui tim pengusul sejak awal menghendaki pembentukan desa, bukan kelurahan.

Ia menjelaskan, usulan tersebut mencakup sejumlah wilayah di Kecamatan Penajam serta dua wilayah di Kecamatan Waru. Namun, dalam proses pembahasan, pemerintah daerah mengarahkan wilayah-wilayah tersebut menjadi kelurahan.

“Tim pemekaran desa di Penajam ada lima. Mereka mengusulkan pembentukan desa, seperti wilayah lainnya. Namun, pemerintah mengusulkan wilayah tersebut, termasuk dua wilayah di Waru, menjadi kelurahan,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (10/11/2026).

Perbedaan arah usulan tersebut kemudian dibahas dalam beberapa rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD. Dalam pembahasan itu, DPRD menolak hasil kajian yang mengarahkan pembentukan wilayah menjadi kelurahan dan meminta agar rencana pemekaran dikembalikan sesuai usulan awal, yakni pembentukan desa.

“Kami menolak kajian itu. Namun, disetujui juga untuk dimasukkan dalam perubahan,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, pengembalian usulan menjadi desa tidak dapat dilakukan hanya dengan mengganti status wilayah dalam dokumen. Kajian yang telah disusun sebelumnya mengarah pada pembentukan kelurahan sehingga perlu disesuaikan dengan tujuan awal pemekaran.

Perubahan kajian tersebut juga membutuhkan dukungan anggaran. Sebelumnya, pembiayaan penyesuaian kajian direncanakan masuk dalam anggaran perubahan agar penyusunannya dapat dilanjutkan. Tanpa kajian yang sesuai, tahapan pemekaran berisiko tidak berjalan sesuai jadwal.

Mahyudin mengingatkan, proses tersebut berkaitan dengan target pengesahan pemekaran pada 2027. Jika kajian dan tahapan persiapannya tidak berjalan, target tersebut dikhawatirkan mundur hingga 2028.

“Pemekaran ini ditargetkan disahkan pada 2027. Kalau prosesnya tidak berjalan, berarti bisa mundur hingga 2028,” pungkasnya. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.