DPRD PPU Soroti Anggaran Kajian Pemekaran Desa

Editorialkaltim.com – Rencana perubahan kajian pemekaran wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi kendala setelah anggaran sebesar Rp250 juta yang sebelumnya disepakati disebut tidak lagi tersedia. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk menyesuaikan kajian dari usulan pembentukan kelurahan menjadi desa.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, menyebut persoalan itu muncul setelah pihaknya kembali mengonfirmasi ketersediaan anggaran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Padahal, kebutuhan pembiayaan perubahan kajian sebelumnya telah disampaikan dan mendapat persetujuan.

Ia menjelaskan, perubahan kajian diperlukan karena sejumlah wilayah yang semula diusulkan menjadi desa justru diarahkan menjadi kelurahan dalam kajian pemerintah. DPRD kemudian meminta agar usulan tersebut dikembalikan sesuai dengan tujuan awal tim pemekaran.

“Kemarin kami sudah melaporkan dan menyampaikan perubahan kajian itu kepada BKAD. Mereka berjanji akan memasukkan anggaran untuk mengubah kajian dari kelurahan menjadi desa,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (10/11/2026).

Namun, saat kembali melakukan konfirmasi, anggaran yang sebelumnya dibicarakan itu tidak ditemukan. Kondisi tersebut membuat DPRD mempertanyakan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap kesepakatan yang telah dibangun dalam pembahasan sebelumnya.

Menurut Mahyudin, perubahan kajian membutuhkan dukungan anggaran karena dokumen yang tersedia disusun berdasarkan rencana pembentukan kelurahan. Karena itu, diperlukan pembiayaan tersendiri untuk menyesuaikan kajian dengan usulan pembentukan desa.

“Karena kemarin anggarannya sudah dianggarkan dan disetujui dengan nilai Rp250 juta,” lanjutnya.

Ia menyayangkan jika anggaran tersebut dihilangkan karena kajian merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pemekaran. Tanpa kejelasan pembiayaan, rencana perubahan status wilayah dikhawatirkan tidak dapat segera ditindaklanjuti.

Mahyudin meminta BKAD memberikan penjelasan mengenai tidak tersedianya anggaran tersebut. Ia menilai pemerintah daerah perlu menunjukkan keseriusan dalam mengawal proses pemekaran yang telah dibahas bersama DPRD. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.