Pemanfaatan TPI Babulu Laut Dinilai Belum Optimal

Editorialkaltim.com – Pembangunan infrastruktur perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi sorotan DPRD. Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq, menilai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Babulu Laut belum dimanfaatkan secara optimal meskipun fasilitas tersebut telah dibangun pemerintah.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap keberlanjutan fasilitas yang telah selesai dibangun. Menurutnya, pembangunan seharusnya tidak berhenti setelah infrastruktur berdiri, tetapi perlu disertai pengelolaan dan evaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Setelah dibangun, tidak ada perhatian dan evaluasi. Kita rajin membangun, tetapi lupa,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (9/11/2026).

Ia menyayangkan belum adanya pengkajian ulang untuk mengetahui penyebab TPI Babulu Laut belum berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal, evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah kendalanya terletak pada pengelolaan, mekanisme operasional, atau kebutuhan fasilitas pendukung.

Menurut Ishaq, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Babulu Laut memiliki aktivitas perdagangan komoditas perikanan yang cukup besar. Sejumlah hasil perikanan dari kawasan tersebut justru dipasarkan melalui jalur darat ke Balikpapan.

Ia mencontohkan komoditas kepiting pedaging dan kepiting petelur yang menjadi salah satu potensi perikanan daerah. Namun, aktivitas distribusi tersebut dinilai belum diimbangi pendataan yang memadai oleh pemerintah daerah.

“Kita punya potensi kepiting apartemen, kepiting pedaging, hingga kepiting petelur. Itu semua dibawa ke Balikpapan. Namun, pernahkah kita mengetahui berapa yang kita dapatkan untuk daerah?” lanjutnya.

Ishaq mempertanyakan sejauh mana pemerintah mengetahui jumlah komoditas yang dipasarkan ke luar daerah serta nilai ekonomi yang dihasilkan. Menurutnya, ketidakjelasan data membuat pemerintah kesulitan memetakan potensi sektor perikanan sekaligus mengukur kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

“Tidak ada, karena kita tidak bisa mengontrol. Perdagangan berlangsung antarpedagang sehingga pemerintah tidak memiliki data,” ungkapnya.

Ia menilai TPI semestinya dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperbaiki pencatatan aktivitas perdagangan hasil perikanan. Dengan pengelolaan yang berjalan, pemerintah berpeluang mengetahui pergerakan komoditas dan potensi ekonomi yang selama ini belum terpantau secara optimal.

Ishaq berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus membangun fasilitas baru, tetapi juga mengevaluasi infrastruktur yang sudah ada. Menurutnya, pembenahan pengelolaan TPI Babulu Laut perlu menjadi perhatian agar fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah tersebut tidak terus dibiarkan tanpa pemanfaatan maksimal. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.