Editorialkaltim.com – Kelurahan Gunung Lingai, Samarinda, menerapkan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi publik untuk memudahkan warga mengakses informasi secara transparan dan terukur. Mekanisme ini mengatur tahapan permohonan, kelengkapan dokumen, waktu pelayanan, hingga pengajuan keberatan.
Lurah Gunung Lingai Siti Zubaidamengatakan, SOP tersebut disusun agar warga mendapat kepastian saat mengajukan permohonan informasi. Ia menyampaikan hal itu di Samarinda, Kamis (12/11/2026).
“Kami ingin memastikan warga mudah mengakses informasi publik melalui layanan yang terbuka, jelas, cepat, dan memberikan kepastian bagi setiap pemohon,” ujar Siti.
Permohonan dapat disampaikan langsung atau melalui kanal resmi. Setelah berkas diterima, petugas memeriksa kelengkapan dokumen, mencatat dan mendaftarkan permohonan, lalu memverifikasi serta menelusuri informasi yang diminta. Tahap berikutnya ialah menyampaikan jawaban dan menyerahkan informasi kepada pemohon.
Warga perlu menyiapkan identitas berupa KTP atau dokumen sah, formulir permohonan, rincian informasi yang dibutuhkan, serta tujuan penggunaan informasi. Jika pengajuan diwakilkan, pemohon juga perlu melampirkan surat kuasa.
“Setiap permohonan kami periksa dan verifikasi agar informasi yang disampaikan sesuai kebutuhan pemohon serta ketentuan pelayanan yang berlaku di kelurahan,” imbuhnya.
Kelurahan menetapkan waktu penyelesaian paling lama 10 hari kerja. Jika diperlukan, waktu tersebut dapat diperpanjang maksimal tujuh hari kerja. Sementara itu, layanan informasi pada prinsipnya gratis. Biaya dapat dikenakan untuk penggandaan dokumen atau pengiriman informasi sesuai ketentuan.
“Permohonan diselesaikan paling lambat sepuluh hari kerja dan bisa diperpanjang tujuh hari apabila penelusuran informasi memerlukan waktu tambahan untuk verifikasi,” katanya.
SOP tersebut juga mengatur penanganan keberatan bagi pemohon yang permintaannya ditolak, tidak mendapat tanggapan, atau menerima informasi yang dinilai tidak sesuai. Keberatan dapat diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Warga berhak menyampaikan keberatan jika permintaan ditolak, tidak ditanggapi, atau informasi yang diterima dinilai belum sesuai kebutuhan mereka secara jelas,” tegasnya.
Siti berharap mekanisme tersebut mendorong pelayanan yang terbuka sekaligus memberi ruang bagi warga untuk memperoleh kepastian. Warga dapat mengajukan permohonan melalui kantor Kelurahan Gunung Lingai, situs web, maupun media sosial resmi.
“Silakan manfaatkan layanan informasi di kantor kelurahan maupun kanal resmi, termasuk situs web dan media sosial, untuk mencari informasi publik,” tutupnya.(ADV)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
