Editorialkaltim.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terkait pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan. Langkah ini diperlukan agar berbagai kebutuhan, pengaduan, hingga persoalan pendidikan dapat ditangani instansi yang tepat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno, menjelaskan pemerintah kota memiliki kewenangan mengelola pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP).
Sementara itu, pengelolaan sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB) menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Pembagian kewenangan ini penting agar setiap program pendidikan dan kebudayaan dapat dilaksanakan secara terarah, sesuai dengan tanggung jawab dan tingkatan pemerintahan,” ujar Eko kepada awak media, Rabu (11/11/2026).
Eko menjelaskan Disdikbud Samarinda memiliki lima bidang utama yang menjalankan fungsi pembinaan sesuai kebutuhan pendidikan dan kebudayaan daerah.
Kelima bidang tersebut meliputi Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, Pembinaan SD, Pembinaan SMP, Pembinaan Ketenagaan, serta Bidang Kebudayaan.
Selain pembinaan sekolah, Disdikbud Samarinda turut membawahi sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.
Unit tersebut mencakup Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Museum Kota Samarinda, serta Rumah Adat Kota Samarinda.
“Kami tidak hanya berfokus pada pembinaan sekolah, tetapi juga memastikan layanan pendidikan inklusif, pendidikan nonformal, serta fasilitas kebudayaan dapat terus berkembang,” katanya.
Menurut Eko, keberadaan unit layanan tersebut memiliki peran strategis dalam memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas, termasuk bagi penyandang disabilitas dan masyarakat yang membutuhkan pendidikan nonformal.
Di sisi lain, Eko menerangkan pengelolaan pendidikan berbasis madrasah memiliki jalur kewenangan tersendiri melalui Kementerian Agama.
Jenjang Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA) berada dalam lingkup pembinaan Kementerian Agama melalui Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda.
“Setiap jenjang pendidikan memiliki jalur pengelolaan masing-masing. Dengan memahami pembagian ini, koordinasi dan penyampaian aspirasi masyarakat diharapkan menjadi lebih efektif,” imbuhnya.
Eko berharap kejelasan kewenangan tersebut mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.
Ia menilai kerja sama lintas instansi diperlukan agar setiap program pendidikan berjalan berkesinambungan, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendukung pelestarian kebudayaan daerah.
“Tujuan akhirnya tetap sama, yakni menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata, sekaligus menjaga identitas serta warisan budaya Kota Samarinda,” tutupnya.(ADV)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
