Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memusnahkan 4.741 botol minuman keras (miras) berbagai merek hasil penertiban sepanjang Desember 2025 hingga 2026. Pemusnahan ini menjadi langkah tegas pemerintah dalam menekan pelanggaran peraturan daerah (Perda) sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pemusnahan barang bukti tersebut berlangsung di Lapangan Parkir Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026). Selain ribuan botol miras, petugas turut memusnahkan berbagai barang sitaan hasil penegakan Perda.
Barang bukti lainnya meliputi 512 suntikan, 1.125 pipet, satu set alat pengisap sabu, serta 1.246 botol alkohol berukuran kecil. Sejumlah perlengkapan pedagang kaki lima (PKL), seperti gerobak, meja, kursi, payung, hingga baliho, juga masuk dalam daftar pemusnahan.
Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengatakan pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut proses penertiban terhadap barang bukti yang telah memenuhi ketentuan hukum.
Menurutnya, penegakan Perda bukan sekadar memberikan sanksi kepada pelanggar, melainkan memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban dan kepentingan umum.
“Kami berharap masyarakat turut berpartisipasi menjaga ketertiban kota dengan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku saat ini,” ujarnya.
Neneng menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memahami aturan penggunaan ruang publik, termasuk ketentuan lokasi berjualan bagi pelaku usaha.
Pemkot Samarinda, lanjutnya, tetap membuka ruang konsultasi dan pemberian informasi agar masyarakat dapat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai aturan.
Ia juga mengingatkan peredaran minuman beralkohol perlu mendapat pengawasan karena berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban jika disalahgunakan.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini, menjelaskan seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan petugas sejak Desember 2025 hingga 2026.
“Barang bukti ini merupakan hasil penertiban sejak Desember 2025 hingga sepanjang 2026, setelah sebelumnya pemusnahan dilaksanakan November tahun lalu,” jelasnya.
Anis menerangkan sebagian barang sitaan tidak dapat diproses melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring). Kondisi tersebut terjadi karena identitas pemilik tidak diketahui ataupun pemilik tidak memenuhi panggilan petugas selama lebih dari tiga bulan.
Sebelum pemusnahan dilaksanakan, Satpol PP telah berkoordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, serta instansi terkait guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Khusus delapan tabung LPG berukuran 3 kilogram, petugas tidak melakukan pemusnahan secara langsung. Barang tersebut akan diserahkan kepada Pertamina melalui berita acara dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keberlangsungan distribusi gas bersubsidi.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Samarinda berharap kepatuhan masyarakat terhadap Perda semakin meningkat sehingga aktivitas ekonomi dan penggunaan fasilitas umum dapat berjalan lebih tertib.
Pemerintah juga menegaskan penertiban akan terus menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. (ADV)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
