Editorialkaltim.com – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi PDI Perjuangan, Akbar Haka Saputra, menyoroti ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang menghambat pemutakhiran data kepemudaan. Ia mendorong persoalan tersebut menjadi perhatian dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Hal itu disampaikan Akbar saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kukar ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa (6/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kukar menghimpun masukan untuk menyempurnakan regulasi kepemudaan, termasuk memperbaiki koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan program dan pendataan pemuda.
Akbar menilai pembaruan data sulit berjalan optimal apabila setiap OPD masih mengutamakan kepentingan sektornya masing-masing.
“Kalau ingin data kepemudaan selalu diperbarui, ego sektoral antar-OPD harus dikurangi. Semua instansi perlu membangun koordinasi yang lebih baik,” ujar Akbar.
Menurutnya, revisi perda perlu memberikan dasar yang jelas bagi pengelolaan data kepemudaan secara terpadu. Salah satu langkah yang diusulkan ialah pembentukan bank data yang mencakup berbagai bidang pengembangan pemuda.
“Revisi perda ini perlu mengatur pemutakhiran dan pembentukan bank data kepemudaan, mulai dari olahraga, ekonomi kreatif, hingga sektor lainnya,” katanya.
Bank data tersebut diharapkan menjadi sumber informasi bersama bagi OPD dalam menyusun kebijakan. Dengan data yang terintegrasi dan terus diperbarui, pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan serta potensi pemuda secara lebih akurat.
Usulan itu juga berkaitan dengan luasnya cakupan urusan kepemudaan. Selain olahraga, pengembangan generasi muda melibatkan sektor pendidikan, kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan bidang lain yang ditangani berbagai perangkat daerah.
Karena itu, penyatuan data dinilai penting agar program antarlembaga dapat disusun berdasarkan kebutuhan yang sama, bukan berjalan terpisah tanpa koordinasi.
Dalam konsultasi dengan Dispora Kaltim, Pansus IV DPRD Kukar turut menggali masukan mengenai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), penyediaan fasilitas kepemudaan, pemenuhan hak pemuda penyandang disabilitas, serta keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.
Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan regulasi agar pelayanan kepemudaan di Kukar lebih terarah.
Bagi Akbar, pembenahan koordinasi antar-OPD dan penyediaan data yang mutakhir merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan kepemudaan disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan generasi muda di daerah.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
