BTT Jadi Perhatian DPRD PPU di Tengah Penanganan Karhutla

Editorialkaltim.com – Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi perhatian DPRD Penajam Paser Utara (PPU) di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Anggaran tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai kondisi darurat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Ketua DPRD PPU Raup Muin mengatakan BTT bukan anggaran untuk membiayai program rutin yang telah direncanakan. Pos anggaran tersebut diperlukan sebagai bagian dari kesiapan pemerintah daerah menghadapi situasi mendesak, termasuk karhutla.

“Ngomongin dana tidak terduga, tahun ini saya pikir di perubahan itu juga menjadi prioritas bukan program, tapi memang mutlak harus tetap dilaksanakan. Kebakaran di mana-mana dan pasti dana tidak terduga itu,” ujar Raup saat diwawancarai, Senin (28/9/2026).

Dalam Perubahan APBD 2026, alokasi BTT PPU ditetapkan sebesar Rp3 miliar. Anggaran itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang sebelumnya tidak dapat diperkirakan dalam perencanaan anggaran daerah.

Raup mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki formula dalam menentukan kebutuhan BTT ke depan. Evaluasi diperlukan untuk mengukur kecukupan anggaran sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi dan potensi kebutuhan daerah.

“Dalam upaya mengantisipasi ke depannya pemerintah pasti mempunyai teknik formula, apakah itu perlu ditambah atau tidak,” ujarnya.

Raup turut mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menangani karhutla. Menurutnya, kecepatan penanganan tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga keterlibatan berbagai unsur di lapangan.

“Saya, kami dari DPR, mengapresiasi yang luar biasa kepada pemerintah dalam penanganan karhutla. Termasuk salah satu daerah yang tercepat, karena kami melihat semua instrumen yang ada di PPU ini terlibat secara langsung dan cepat tanggap,” katanya.

Menurut Raup, kecukupan anggaran tidak semata-mata dilihat dari besar atau kecilnya nominal yang tersedia. Pemanfaatan anggaran juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta dioptimalkan untuk menghadapi situasi di lapangan.

“Saya pikir kalau bicara anggaran itu cukup dan tidak cukup itu tergantung kepada kita bagaimana mencukupkan. Jadi tidak bisa kita semata-mata selalu berpatokan kepada anggaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, penanganan karhutla membutuhkan tanggung jawab bersama dari seluruh unsur di PPU. Kolaborasi diperlukan agar penanganan kebakaran tidak hanya bertumpu pada ketersediaan anggaran.

“Yang harus kita kedepankan adalah rasa tanggung jawab bersama dan rasa memiliki sebagai orang Penajam Paser Utara,” tutupnya.

Dengan demikian, kesiapan menghadapi karhutla tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan BTT. Koordinasi, respons cepat, dan keterlibatan seluruh unsur juga menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran di lapangan. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.