KaltimSamarinda

Pemkot Samarinda Soroti Jual Beli Antrean BBM Subsidi

Wali Kota Samarinda, Andi Harun (Foto: Editorialkaltim/Salman)

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul keluhan para sopir terkait antrean panjang di sejumlah SPBU. Bahkan, muncul informasi dugaan jual beli nomor antrean dengan tarif mencapai Rp150 ribu.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan aspirasi yang disampaikan para sopir menjadi bagian penting dalam evaluasi tata kelola distribusi BBM bersubsidi, terutama bagi kendaraan truk.

“Jadi, teman-teman wartawan, hari ini teman-teman sopir lebih ekspresif menyampaikan beberapa aspirasinya. Sehubungan dengan perbaikan atau rencana perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi kita khususnya bagi truk,” ujar Andi Harun, Senin (24/8/2026).

Baca  DPRD Samarinda Minta Orang Tua Awasi Anak Bermain Gadget

Menurut Andi Harun, antrean panjang yang terjadi dalam waktu lama perlu menjadi perhatian. Kondisi tersebut dinilai tidak wajar jika berlangsung hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

“Kalau terjadi katakanlah kelangkaan, sehari dua hari mungkin kita bisa pahami. Tapi kalau berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan sampai parkir malam sampai pagi kan itu patut dipertanyakan,” katanya.

Baca  Kolaborasi Provinsi dan Kabupaten Jadi Kunci Pembangunan Peternakan di Kaltim

Selain persoalan antrean, Andi Harun mengungkap adanya informasi mengenai dugaan praktik jual beli nomor antrean BBM bersubsidi di salah satu SPBU. Dugaan tersebut menjadi perhatian karena dapat menambah beban sopir yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas ekonomi.

“Saya tidak boleh sih membuka tapi ada SPBU yang antriannya itu diperjualbelikan antara Rp100.000 sampai Rp150.000,” ungkapnya.

Pemkot Samarinda akan berkoordinasi dengan kepolisian, Pertamina Patra Niaga, dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menelusuri informasi tersebut. Koordinasi juga dilakukan untuk membenahi tata kelola distribusi BBM bersubsidi agar lebih tertib dan tepat sasaran.

Baca  Sarkowi Soroti Kesiapan Sektor Pangan di Wilayah Penyangga IKN

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurai antrean panjang sekaligus mencegah praktik yang berpotensi merugikan sopir maupun masyarakat yang berhak memperoleh BBM bersubsidi. (sal/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button