Editorialkaltim.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda mengusulkan penambahan anggaran pada 2027 untuk memperkuat program pembangunan keluarga berkualitas. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting agar berbagai program pembinaan keluarga, penguatan kader, hingga upaya percepatan penurunan risiko stunting dapat berjalan lebih optimal.
Usulan tersebut mengemuka saat pembahasan bersama Komisi IV DPRD Samarinda, Senin (13/7/2026). Dalam rapat itu, DPPKB tidak hanya menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran 2026, tetapi juga memaparkan sejumlah program yang belum dapat dijalankan akibat keterbatasan anggaran.
Kepala DPPKB Kota Samarinda Deasy Evriyani mengatakan, pembangunan keluarga menjadi salah satu program yang perlu mendapat perhatian lebih karena kini menjadi fokus utama pemerintah.
“Tadi kami menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pembangunan keluarga memang harus terus ditingkatkan. Insyaallah kami akan dipanggil kembali untuk pemaparan khusus terkait pelayanan keluarga berencana,” ujarnya.
Deasy menjelaskan, transformasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat ruang lingkup tugas DPPKB tidak lagi hanya berorientasi pada program keluarga berencana. Kini, pelayanan diperluas hingga mencakup pembangunan keluarga berkualitas sepanjang siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, balita, remaja, hingga lanjut usia.
Ia menyebut realisasi program 2026 telah mencapai sekitar 50 persen. Namun, masih ada sejumlah kegiatan yang belum dapat dijalankan, terutama program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
“Alhamdulillah anggaran 2026 sebagian besar sudah terlaksana. Tetapi memang ada beberapa kegiatan yang belum terdanai, terutama untuk peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Tadi juga Komisi IV mendorong agar program-program tersebut diajukan melalui anggaran perubahan,” katanya.
Untuk 2027, DPPKB mengusulkan tambahan anggaran guna memperkuat lima kelompok kegiatan (Poktan), yakni Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Anggaran juga diusulkan untuk penyusunan Peta Jalan Pembangunan Keluarga (PGPK) sebagai acuan pembangunan lintas perangkat daerah.
Menurut Deasy, tantangan terbesar saat ini bukan hanya menjalankan program, tetapi juga menjaga semangat para kader di lapangan. Sebab, sebagian besar kader di luar Tim Pendamping Keluarga (TPK) belum memperoleh honor tetap sehingga membutuhkan dukungan berupa pelatihan, pembinaan, hingga penghargaan.
“Kendala terbesar kami adalah me-maintain kader. Banyak kader yang tidak memiliki honor tetap, sehingga kami harus tetap memberikan pelatihan, peningkatan kapasitas, monitoring, evaluasi, sampai reward agar mereka tetap semangat menjalankan tugas,” ujarnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, DPPKB tetap menghadirkan inovasi melalui SAP Keluarga Berkualitas, layanan digital yang memuat informasi seputar keluarga berencana, pencegahan stunting, kesehatan reproduksi remaja, konseling calon pengantin, hingga pelayanan KB. Inovasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses edukasi sekaligus mendukung terwujudnya keluarga berkualitas di Samarinda. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
