Editorialkaltim.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti minimnya anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB). Keterbatasan anggaran dinilai menghambat optimalisasi program ketahanan keluarga hingga percepatan penurunan stunting.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan persoalan itu mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DP2KB. Rapat membahas progres pelaksanaan anggaran 2026 dan rencana kerja 2027.
Menurut Sri Puji, sebagian besar anggaran DP2KB masih terserap untuk belanja pegawai dan operasional. Sementara itu, sejumlah program justru banyak bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Dari APBD, sebagian besar anggaran digunakan untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin. Program lainnya banyak didukung dana dari BKKBN,” ujar Sri Puji, Senin (13/7/2026).
Ia mengatakan DP2KB hanya memiliki anggaran sekitar Rp10 miliar untuk menjalankan berbagai program. Dengan cakupan tugas yang luas, jumlah tersebut dinilai belum memadai.
DP2KB juga mengandalkan peran kader di masyarakat, mulai dari kader posyandu, Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, hingga agen pembangunan keluarga. Namun, dukungan operasional bagi para kader masih terbatas.
Tak hanya soal anggaran, Komisi IV juga menyoroti ketidaksinkronan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Data yang dimiliki DP2KB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial disebut masih berbeda.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program, terutama dalam percepatan penurunan stunting dan penyaluran anggaran agar tepat sasaran.
“Kami berharap tidak ada lagi ego sektoral. Data posyandu, ibu hamil, anak kurang gizi, dan keluarga rentan stunting harus sama agar anggaran tepat sasaran,” tegasnya.
Sri Puji menilai penyatuan data menjadi pekerjaan penting yang harus segera dituntaskan. Perbedaan jumlah sasaran penerima manfaat dapat berdampak langsung terhadap perencanaan hingga distribusi anggaran.
Komisi IV pun mendorong tambahan anggaran untuk DP2KB melalui APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027. Tambahan anggaran dibutuhkan untuk memperkuat program sekaligus memperbaiki sarana dan prasarana yang dinilai sudah tidak layak.
“Harapan kami ada tambahan anggaran untuk renovasi kantor dan balai yang rusak. Kami ingin membangun Kampung KB Reborn dan mewujudkan satu data di setiap kecamatan,” ujarnya.
Menurut Sri Puji, penguatan ketahanan keluarga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, komitmen pemerintah daerah diharapkan semakin kuat seiring finalisasi Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di DPRD Kota Samarinda. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
