BontangKaltim

DPRD Bontang Terima Keluhan Pangkalan LPG Utamakan Pengecer

Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno (Foto: Editorialkaltim/Lia)

Editorialkaltim.com – Komisi B DPRD Bontang menerima keluhan masyarakat terkait distribusi LPG subsidi 3 kilogram yang dinilai belum tepat sasaran. Warga mengaku kesulitan mendapatkan gas melon di pangkalan karena sebagian stok diduga lebih banyak disalurkan kepada pengecer.

Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, mengatakan pihaknya menerima laporan bahwa sejumlah pangkalan lebih mengutamakan penjualan LPG subsidi kepada pengecer dibandingkan melayani masyarakat secara langsung.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan harga LPG subsidi di tingkat konsumen melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca  Pemkab Mahulu Gelar Rakor TPID Antisipasi Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

“Saya akan menanyakan kembali bagaimana status pengecer yang sebelumnya diwacanakan menjadi subpangkalan. Yang terpenting bagi masyarakat adalah distribusi berjalan baik dan harga tetap terjangkau,” ujar Suharno, Senin (15/6/2026).

Politikus PKS itu menegaskan persoalan distribusi LPG subsidi tidak hanya berkaitan dengan jalur penyaluran, tetapi juga menyangkut kepastian harga yang diterima masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti laporan mengenai aktivitas penjualan LPG subsidi yang dilakukan secara tertutup pada waktu-waktu tertentu, bahkan hingga dini hari. Menurutnya, praktik tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan dugaan pelanggaran dalam distribusi.

Baca  Neni Moerniaeni dan Agus Haris Mulai Kepemimpinan, Siapkan Bontang Jadi Kota Industri Maju

“Kalau penjualannya dilakukan sembunyi-sembunyi tentu perlu dipertanyakan. Harus ada pengawasan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran,” tegasnya.

Suharno menambahkan pemerintah telah menetapkan ketentuan mengenai harga jual LPG subsidi. Karena itu, ia meminta instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi agar masyarakat dapat memperoleh LPG subsidi sesuai harga yang ditetapkan.

Ia memastikan berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan Komisi B DPRD Bontang bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam rapat kerja mendatang.

Baca  DPRD PPU Siap Kawal Kesuksesan POPDA 2025

“Keluhan warga nanti akan menjadi bahan pembahasan Komisi B DPRD bersama organisasi perangkat daerah terkait dalam rapat kerja mendatang,” tandasnya.(lia/ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button