Pungutan Ganda Parkir di Pasar Nenang Dikeluhkan
Editorialkaltim.com – Keluhan pungutan ganda parkir di Pasar Nenang, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), diduga dipicu tidak berfungsinya portal parkir yang semestinya menjadi sistem pengawasan retribusi kendaraan di kawasan pasar tersebut.
Kepala UPT Pasar Nenang Yusriadi mengakui persoalan itu sempat menjadi sorotan pedagang dan pengunjung karena berdampak langsung terhadap kenyamanan berbelanja.
“Memang itu terjadi. Harusnya portal parkir itu digunakan. Tetapi dalam perjalanannya, setelah pengadaan, sekitar tiga bulan kemudian sudah rusak,” kata Yusriadi saat ditemui di kantornya, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, portal parkir awalnya dibangun untuk mengontrol penerimaan retribusi sekaligus meminimalkan kebocoran pendapatan. Namun kerusakan yang terjadi membuat sistem tersebut tidak berjalan sehingga pengelolaan kembali dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan.
Yusriadi menjelaskan persoalan mulai mencuat sejak 2023 saat pengelolaan parkir masih berada di bawah kerja sama antara Dinas Perhubungan dan pihak ketiga. Kondisi itu semakin kompleks setelah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang mengalihkan pengelolaan retribusi parkir kepada pemerintah daerah.
Dalam masa peralihan tersebut, jumlah juru parkir yang bertugas juga berkurang drastis. Dari sekitar 14 orang yang sebelumnya bekerja, hanya dua orang yang sempat direkrut pada tahap awal sistem baru.
“Yang diangkat waktu itu hanya dua orang dari 14 juru parkir yang ada. Akhirnya muncul masalah karena tenaga yang direkrut merupakan orang-orang baru yang belum memahami pengelolaan parkir. Mereka hanya memungut retribusi, tetapi tidak mengatur parkir,” ujarnya.
Dampaknya, keluhan pedagang dan pengunjung terus bermunculan. Mereka mengaku harus membayar lebih dari satu kali saat memasuki kawasan pasar. Persoalan tersebut bahkan sempat dimediasi pemerintah daerah pada 2025.
“Pedagang sudah ramai mengeluh karena bayar dua kali. Dampaknya pasar menjadi semakin sepi karena orang malas datang ke pasar,” ujar Yusriadi.
Ia menilai persoalan utama bukan semata-mata berada di tingkat petugas, melainkan pada sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, perbaikan dan pengaktifan kembali portal parkir dianggap menjadi solusi untuk mengurangi kebocoran retribusi sekaligus meningkatkan pelayanan.
“Kalau mau mengurangi kebocoran, seharusnya portal parkir itu yang dibenahi dan diaktifkan kembali. Sistem parkirnya juga harus diperbaiki,” tegasnya.
Hingga pertengahan 2026, portal parkir tersebut disebut belum berfungsi normal. Pengelolaan parkir masih mengandalkan sistem manual melalui pembagian karcis kepada petugas.
“Sampai saat ini portal parkir tidak pernah berfungsi dengan baik. Bahkan bisa dibilang tidak berfungsi sama sekali,” katanya.
Menurut Yusriadi, dampak kerusakan portal tidak hanya dirasakan pengunjung, tetapi juga memengaruhi aktivitas perdagangan di Pasar Nenang. Sebagian masyarakat memilih berbelanja di pasar tumpah atau pedagang kaki lima di pinggir jalan untuk menghindari biaya tambahan saat masuk ke area pasar.
“Efeknya terhadap kami sebagai pengelola pasar cukup terasa. Pendapatan retribusi pasar berkurang karena orang memilih berbelanja di luar pasar,” katanya.
UPT Pasar Nenang berharap Dinas Perhubungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem parkir yang ada. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di pasar tradisional.
“Kami hanya bisa memberikan masukan. Pengelolaan parkir ada di Dinas Perhubungan. Harapan kami sistemnya diperbaiki sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan potensi pendapatan daerah juga tidak bocor,” pungkasnya. (tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
