Editorialkaltim.com – Penurunan capaian siswa dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026, terutama pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia, menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan dan kemampuan dasar peserta didik.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahroni Pasie, mengatakan hasil TKA tidak cukup dilihat dari sisi statistik semata. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab menurunnya capaian siswa di berbagai daerah.
“Hal ini yang perlu menjadikan review buat Kementerian Pendidikan. Apa kendalanya? Bukan hanya melihat dari sisi statistik saja,” ujar Novan, Jumat (5/6/2026).
Ia menilai, penurunan nilai pada Matematika dan Bahasa Indonesia menjadi sinyal yang harus segera ditindaklanjuti. Sebab, kedua mata pelajaran tersebut merupakan fondasi penting dalam proses belajar dan kehidupan sehari-hari.
“Kalau bicara nasional, berarti ada masalah dalam dua mata pelajaran tersebut. Padahal itu sangat dibutuhkan dalam keseharian, berhitung dan berbahasa,” jelasnya.
Novan mengungkapkan, salah satu persoalan yang diduga berkontribusi terhadap penurunan capaian TKA adalah masih tingginya kekurangan tenaga pendidik. Kondisi itu, kata dia, tidak hanya terjadi di sejumlah daerah, tetapi juga dirasakan Kota Samarinda.
Saat ini, kebutuhan guru di Samarinda masih belum terpenuhi. Bahkan jumlah kekurangan tenaga pendidik diperkirakan terus bertambah hingga akhir tahun.
“Kota Samarinda sendiri aja sudah kekurangan 500 orang lebih. Sampai bulan Desember nanti kita akan kekurangan 700 orang lebih,” tegasnya.
Menurut Novan, keterbatasan rekrutmen guru dan berbagai regulasi yang berlaku membuat sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Akibatnya, sejumlah sekolah harus mencari alternatif dengan merekrut guru lepas menggunakan pembiayaan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Meski menjadi solusi jangka pendek, langkah tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan. Sebab, kompetensi dan kualitas tenaga pengajar yang direkrut belum tentu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah.
Karena itu, DPRD Samarinda mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan guru di daerah. Kebijakan yang lebih adaptif dan solusi yang berkelanjutan dinilai penting agar kualitas pendidikan tidak terus mengalami penurunan dan target peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
