Editorialkaltim.com – Kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN disambut positif DPRD Kota Samarinda. Aturan tersebut dinilai memberi kepastian bagi guru honorer yang selama ini masih menjadi tulang punggung proses belajar mengajar di sejumlah sekolah negeri.
Meski begitu, DPRD mengingatkan kebijakan tersebut belum menyelesaikan persoalan utama pendidikan di Samarinda, yakni kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi dalam jumlah besar.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Ismail Latisi mengatakan surat edaran itu memberikan ruang bagi guru non-ASN yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk tetap mengajar hingga 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi para guru honorer yang selama ini menghadapi ketidakpastian status.
“Artinya sampai 2026 mereka masih bisa diakomodir di sekolah-sekolah negeri. Karena status mereka ini kan guru-guru honor,” ujar Ismail, Rabu (3/6/2026).
Ia menilai keberadaan guru non-ASN masih sangat dibutuhkan untuk menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar. Tanpa dukungan tenaga honorer, sekolah-sekolah negeri berpotensi mengalami gangguan dalam memenuhi kebutuhan pengajar di berbagai mata pelajaran.
“Ini juga kemudian menjamin berjalannya proses belajar mengajar di sekolah agar tidak terhambat, tidak terganggu,” katanya.
Di balik apresiasi tersebut, Ismail menegaskan kebijakan itu hanya menjadi solusi sementara. Ia menyebut persoalan mendasar yang harus segera dituntaskan adalah minimnya jumlah guru di Kota Samarinda.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, kebutuhan tenaga pengajar di sekolah negeri masih jauh dari ideal. Saat ini, kekurangan guru mencapai sekitar 760 orang.
“Kalau kita berbicara kemudian Kota Samarinda misalnya, kemarin data dari Dinas Pendidikan kita kekurangan guru sekitar 760 guru di sekolah-sekolah negeri,” ungkapnya.
Menurut Ismail, kondisi tersebut dipicu banyaknya guru yang memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, proses pengadaan tenaga pengajar baru belum mampu mengimbangi kebutuhan yang terus bertambah.
Akibatnya, sejumlah sekolah harus menerapkan berbagai penyesuaian untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak terhadap efektivitas pembelajaran dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Karena itu, DPRD Samarinda mendesak pemerintah pusat menyiapkan langkah yang lebih permanen. Salah satu opsi yang dinilai penting adalah membuka kembali formasi CPNS khusus guru agar kebutuhan tenaga pendidik dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
“Dalam sudut pandang saya ini hanya solusi yang sifatnya temporer. Maka kita berharap ada solusi permanen, tidak hanya kemudian solusi yang sifatnya sementara,” tegasnya.
Ismail menambahkan sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Karena itu, kebutuhan guru tidak boleh hanya ditangani melalui kebijakan jangka pendek, melainkan harus menjadi bagian dari perencanaan nasional yang berkelanjutan.
DPRD Samarinda berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih komprehensif agar kepastian bagi guru dan kualitas pendidikan dapat berjalan beriringan di masa mendatang. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
