BontangKaltim

PKS-NasDem Dorong Raperda Kepemudaan dan Pencemaran Industri

Anggota Fraksi PKS bersama NasDem DPRD Bontang, Faisal saat menyerahkan pandangan Fraksi ke Wali Kota dan Ketua DPRD (Foto: Editorialkaltim/Lia)

Editorialkaltim.com – Fraksi PKS-NasDem DPRD Bontang mendorong dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang tengah dibahas tidak sekadar menjadi regulasi administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda dan warga yang tinggal di sekitar kawasan industri.

Anggota Fraksi PKS-NasDem DPRD Bontang, Faisal, menilai Raperda Kepemudaan harus menjadi landasan kuat untuk meningkatkan kapasitas dan peran pemuda dalam pembangunan daerah.

Menurut dia, regulasi tersebut perlu memuat program yang jelas dan terukur, mulai dari pembinaan karakter, peningkatan kompetensi, hingga dukungan terhadap kewirausahaan pemuda.

Baca  DPRD Kaltim Sebut Putusan MK Soal Wajib Belajar Gratis Harus Dijalankan

“Raperda ini harus memberi arah yang jelas tentang bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan generasi muda agar mampu berkontribusi dalam pembangunan, termasuk melalui penguatan kapasitas dan pengembangan usaha pemuda,” katanya, Jumat (29/5/2026).

Faisal juga menekankan pentingnya dukungan sarana dan prasarana bagi aktivitas kepemudaan. Menurutnya, fasilitas yang memadai menjadi faktor penting untuk mendorong kreativitas dan produktivitas pemuda di Kota Bontang.

Selain itu, Fraksi PKS-NasDem turut menyoroti pembahasan raperda yang berkaitan dengan aktivitas industri. Faisal menilai perkembangan kawasan industri harus diimbangi dengan penguatan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Baca  DPRD Kukar Sebut Guru Harus Diberi Keleluasaan Mengajar

Karena itu, fraksinya mendukung perubahan judul raperda menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Daerah agar substansi aturan lebih fokus pada upaya pencegahan dan penanganan dampak aktivitas industri.

“Substansi yang terpenting adalah bagaimana regulasi ini mampu memperkuat perlindungan masyarakat dan lingkungan dari potensi dampak kegiatan industri yang terus berkembang di Bontang,” ujarnya.

Politikus NasDem itu menambahkan perusahaan yang beroperasi di kawasan industri harus memiliki komitmen kuat terhadap aspek keselamatan dan mitigasi risiko, termasuk kesiapan teknologi serta sistem tanggap darurat yang terintegrasi.

Baca  Pemkab Kukar Tegaskan Dana MBG Hanya dari Pusat

“Harapannya, masukan dari fraksi akan terus dibahas bersama pemerintah sehingga dapat menghasilkan regulasi yang lebih efektif dan aplikatif bagi masyarakat,” tutupnya. (lia/ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button