KPK Sebut Uang MBG Banyak Berputar di Kota Besar Bukan Desa
Editorialkaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memberi dampak ekonomi signifikan bagi daerah sepanjang 2025. Lembaga antirasuah itu menemukan sebagian besar aliran dana program justru kembali ke kota besar lantaran pemasok bahan baku masih didominasi jaringan luar daerah.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengatakan masyarakat desa sejauh ini hanya merasakan manfaat berupa penerimaan makanan gratis tanpa efek ekonomi lanjutan. Menurutnya, peluang usaha lokal belum berkembang karena rantai distribusi masih dikuasai supplier lama.
“Perputaran uang daerah belum maksimal sebab pemasok bahan pangan dominan berasal luar wilayah sehingga manfaat ekonomi lokal sangat terbatas,” katanya seperti dikutip dari Bloomberg Technoz, Jum’at (22/5/2026).
KPK mencatat perputaran ekonomi lokal dari program MBG masih berada di bawah angka 5 persen sepanjang tahun ini. Angka tersebut jauh dari harapan pemerintah yang ingin menjadikan MBG sebagai penggerak ekonomi desa melalui keterlibatan UMKM, koperasi, petani, hingga badan usaha milik desa.
Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha, mengungkap keterlibatan koperasi desa dalam program tersebut masih sangat minim. Dari total 40.433 pemasok bahan baku untuk 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hanya 18 entitas koperasi maupun BUMDes ikut terlibat.
“Mayoritas pemilik dapur memakai jaringan usaha lama sehingga bahan baku masih banyak didatangkan dari luar daerah setempat,” ujarnya.
Aida menjelaskan rendahnya partisipasi ekonomi desa dipengaruhi kurang aktifnya pemerintah daerah selama pelaksanaan MBG. Berdasarkan temuan KPK, pemda lebih sering turun tangan saat muncul persoalan seperti keracunan makanan dibanding terlibat sejak perencanaan program.
Selain itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga belum berjalan efektif sehingga belum mampu mengambil peran penting sebagai pemasok kebutuhan pangan MBG.
KPK kini mendorong penguatan ekosistem ekonomi lokal berbasis desa agar program MBG tidak sekadar menjadi proyek distribusi makanan. Skema circular economic village dinilai penting supaya uang program benar-benar berputar di wilayah pelaksana.
“Kami mendorong pemerintah daerah terlibat sejak awal agar rantai pasok lokal tumbuh dan ekonomi desa ikut bergerak kuat,” tutupnya.
Temuan KPK tersebut bertolak belakang dengan klaim Presiden Prabowo Subianto yang menyebut MBG mampu memicu perputaran uang hingga miliaran rupiah di desa. Dalam pidatonya, Sabtu (16/05/2026), Prabowo menghitung program itu bisa menghasilkan peredaran uang mencapai Rp45 juta per hari atau Rp10,8 miliar per tahun di satu desa jika terdapat 3.000 penerima manfaat.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
