Koperasi Merah Putih di PPU Diminta Tak Sekadar Jadi Program Seremonial
Editorialkaltim.com – Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pemerintah daerah mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti sebagai agenda simbolik semata, melainkan mampu memberi dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat desa.
Sekretaris Daerah PPU Tohar menegaskan keberhasilan koperasi desa tidak hanya diukur dari proses peluncuran, tetapi juga keberlanjutan pengelolaan dan pengawasan yang konsisten. Menurutnya, koperasi harus dikelola secara profesional agar benar-benar menjadi penggerak ekonomi warga.
“Koperasi tidak boleh hanya aktif saat peluncuran. Pengelolaannya harus profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa,” ujar Tohar.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten PPU mendukung penuh keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Keberadaan koperasi dinilai dapat memperkuat sektor usaha mikro, membuka lapangan pekerjaan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap koperasi mampu memperkuat UMKM, membuka peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi berbasis desa. Melalui koperasi, masyarakat didorong mengembangkan sektor usaha produktif, mulai dari pertanian, perikanan, hingga usaha mikro kecil menengah.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menekankan pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dari desa. Menurutnya, desa perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan mampu menopang perekonomian nasional.
“Kehadiran KDKMP diharapkan menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan hasil pertanian dan perikanan warga,” ujarnya.
Meski demikian, tantangan terbesar koperasi desa dinilai masih berada pada aspek pengawasan dan keberlanjutan usaha. Sejumlah program koperasi sebelumnya gagal berkembang akibat lemahnya manajemen, rendahnya partisipasi anggota, hingga tingginya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
Karena itu, dukungan modal dan pendampingan dinilai harus dibarengi sistem pengawasan yang kuat. Langkah tersebut dianggap penting agar koperasi tidak hanya ramai saat peresmian, tetapi benar-benar tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang sehat dan mandiri di tingkat desa.(tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
