Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, mengingatkan mahasiswa agar tetap mengedepankan sikap objektif saat menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Pesan itu ia sampaikan dalam Seminar Pembangunan bertema “Arah Pembangunan Kaltim: Integrasi Kebijakan, SDM Berkualitas, dan Pengelolaan SDA untuk Kaltim Emas” yang digelar Badko HMI Kaltimtara di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (12/5/2026).
Dalam pemaparannya, Sarkowi menjelaskan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, setiap komisi di DPRD memiliki bidang kerja masing-masing untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
“DPRD itu tentu memiliki pembidangan. Ada Komisi I berkaitan dengan hukum, Komisi II ekonomi dan keuangan, Komisi III pembangunan, dan Komisi IV kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia menerangkan, pola kerja tersebut juga berlaku di lingkungan eksekutif melalui pembagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD nantinya diawasi DPRD sesuai bidang komisi masing-masing. Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama lembaga vertikal seperti kejaksaan, TNI, dan Polri untuk mendukung pembangunan daerah.
Sarkowi menyebut pengawasan DPRD dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari rapat kerja bersama OPD hingga turun langsung ke lapangan. Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah ialah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur.
“Masyarakat dan mahasiswa juga bisa ikut mengawasi melalui dokumen autentik seperti LKPJ gubernur. Di situ terlihat angka kemiskinan, pengangguran, hingga program pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang semuanya terukur,” katanya.
Saat ini, DPRD Kaltim tengah membahas LKPJ gubernur melalui panitia khusus (pansus). Menurut Sarkowi, dokumen tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk melihat arah pembangunan daerah secara menyeluruh.
Di sisi lain, ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang disebut mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Sarkowi menyampaikan APBD Kaltim pada 2025 berada di angka Rp21 triliun, kemudian turun menjadi Rp15 triliun pada 2026 dan diproyeksikan kembali menyusut menjadi Rp12 triliun pada 2027.
“Sementara di sisi lain ada program unggulan pemerintah provinsi seperti Gratispol yang tahun 2026 ini sudah dianggarkan Rp1,2 triliun. Ini juga perlu sama-sama kita awasi dan evaluasi,” jelasnya.
Ia pun mendorong mahasiswa dan masyarakat tetap aktif memberikan kritik maupun masukan kepada pemerintah daerah. Namun, ia mengingatkan kritik yang disampaikan sebaiknya tidak dilandasi rasa kebencian.
“Saya sangat tidak mengharapkan kalau ada aksi atau kritikan pedas yang didasari kebencian. Karena kalau dasarnya kebencian, apa pun yang dilakukan akan dianggap salah,” ucapnya.
Menutup pemaparannya, Sarkowi menyampaikan pesan moral tentang pentingnya berlaku adil dalam menyikapi perbedaan pandangan, baik sebagai pemimpin maupun masyarakat.
“Janganlah karena kebencianmu engkau tidak berlaku adil terhadap kaum itu. Saya kira itu penting untuk kita bersama,” pungkasnya.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
