Editorialkaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya buka suara merespons aksi demonstrasi yang digelar massa 21 April di Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (21/4/2026). Ia mengapresiasi peran mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Rudy menyampaikan terima kasih atas masukan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Ia menilai aspirasi yang disuarakan mahasiswa dan elemen masyarakat menjadi bahan penting untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah.
“Terima kasih masukan adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh elemen-elemen yang menjadi tetap kontrol sosial. Masukan hari ini sangat berarti dan sangat berkelas. Semoga ke depan kami dan seluruh Pemprov Kalimantan Timur berakselerasi untuk bisa memperbaiki kinerja kerja kami ke depannya,” ujar Rudy dalam keterangan melalui video Instagram, Selasa (21/4/2026).
Ia juga berharap mahasiswa dan masyarakat terus aktif mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, partisipasi publik sangat dibutuhkan dalam proses evaluasi dan pengawasan kinerja Pemprov Kaltim.
“Pastinya di tangan kalianlah masa depan Kalimantan Timur akhirnya akan ditentukan takdirnya,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menyuarakan tiga tuntutan utama. Mereka mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meminta DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Namun, aksi sempat diwarnai kekecewaan massa karena Gubernur Rudy Mas’ud maupun Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, tidak hadir menemui demonstran. Massa hanya ditemui oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel.
Di hadapan massa, Ekti menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan. Ia bahkan menyepakati penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen DPRD.
“Yang diusulkan adik-adik mahasiswa ini kita sepakat dan kita setujui. Nanti saya sebagai wakil ketua satu, bersama wakil ketua dua, wakil ketua tiga, serta tujuh ketua fraksi akan tanda tangan,” ujar Ekti disambut persetujuan massa.
Sebelumnya, massa juga membacakan pakta integritas yang berisi desakan agar DPRD bertanggung jawab secara politik dan moral kepada masyarakat. Mereka menuntut wakil rakyat siap menerima konsekuensi jika tidak menjalankan komitmen tersebut.
Aksi sempat memanas ketika massa meminta pimpinan DPRD turun langsung menemui mereka. Demonstran bahkan mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar jika tuntutan yang disampaikan tidak segera direalisasikan.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
