Editorialkaltim.com – Rencana Pemerintah Kota Samarinda menerapkan sistem parkir berlangganan menuai sorotan dari DPRD Samarinda. Kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya berpihak ke masyarakat lantaran tarif yang dianggap cukup tinggi, sementara kualitas layanan masih belum dijelaskan secara rinci.
Pemkot Samarinda sebelumnya menggagas program parkir berlangganan di sejumlah titik strategis pusat kota. Skema ini ditujukan untuk menata sistem perparkiran, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta menekan praktik juru parkir liar yang selama ini kerap dikeluhkan warga.
Dalam rancangan tersebut, tarif kendaraan roda dua dipatok Rp40 ribu per bulan, Rp200 ribu untuk enam bulan, dan Rp400 ribu per tahun. Sementara kendaraan roda empat dikenakan Rp100 ribu per bulan, Rp500 ribu untuk enam bulan, serta Rp1 juta per tahun.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menilai kebijakan ini perlu dikaji matang, terutama terkait manfaat yang diterima masyarakat jika tarif tersebut diberlakukan. Ia menegaskan program tidak boleh sekadar berorientasi peningkatan PAD tanpa diimbangi pelayanan yang memadai.
“Tentunya dengan tarif berlangganan tersebut, masyarakat harus mendapat jaminan keamanan, kenyamanan, serta kepastian tempat parkir yang layak setiap hari,” ujarnya Sabtu (18/4/2026), di Samarinda.
Iswandi juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil. Menurutnya, penetapan tarif harus mempertimbangkan daya beli agar kebijakan tidak menambah beban warga di tengah situasi saat ini.
“Kalau melihat kondisi ekonomi sekarang, masyarakat masih terbebani berbagai kebutuhan sehingga tarif parkir berlangganan dinilai cukup berat bagi sebagian kalangan,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan sistem parkir berlangganan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik. Jika masyarakat merasakan manfaat nyata seperti keamanan kendaraan dan kepastian lokasi parkir, maka partisipasi akan meningkat secara alami.
“Kepercayaan publik akan tumbuh jika sistem berjalan transparan, pengawasan ketat dilakukan, serta pelayanan benar-benar terasa manfaatnya bagi seluruh masyarakat kota,” tutupnya.
DPRD Samarinda mendorong Pemkot agar memperjelas konsep pelayanan sebelum kebijakan diterapkan. Evaluasi menyeluruh dianggap penting agar program ini tidak memicu polemik baru di tengah masyarakat.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
