Prabowo Perintahkan Bahlil Bereskan Ratusan Tambang Ilegal di Hutan Lindung
Editorialkaltim.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menertibkan ratusan tambang ilegal. Tambang-tambang tersebut dilaporkan beroperasi tanpa izin jelas serta berada di kawasan hutan lindung.
Instruksi itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam rapat kinerja pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Presiden menegaskan praktik tambang ilegal tidak bisa dibiarkan karena berdampak besar terhadap kerugian negara serta kerusakan lingkungan.
“Saya juga perintahkan Menteri ESDM untuk menindak ratusan tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan lindung,” ujarnya Rabu (8/4/2026), di Jakarta Pusat dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo mengaku telah menerima laporan terkait aktivitas tambang tanpa izin yang tersebar di berbagai kawasan hutan. Ia juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memastikan status wilayah tersebut serta izin terkait pemanfaatan lahan.
Ia menilai sebagian aktivitas tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan yang sah. Karena itu, langkah tegas diperlukan, termasuk evaluasi menyeluruh hingga pencabutan izin jika ditemukan pelanggaran.
“Jika tidak jelas izinnya, segera cabut dan hentikan operasional tambang tersebut demi melindungi kepentingan negara serta rakyat Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap pelanggaran aturan, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ia meminta seluruh kebijakan difokuskan untuk kepentingan nasional, bukan kelompok tertentu.
Presiden bahkan langsung menanyakan tenggat waktu kepada Bahlil terkait penyelesaian persoalan tersebut. Awalnya, Bahlil mengusulkan waktu dua minggu untuk menyelesaikan evaluasi.
Namun, Prabowo meminta proses tersebut dipercepat menjadi hanya satu minggu. Permintaan itu langsung disanggupi Bahlil yang siap menindaklanjuti instruksi tersebut dalam waktu singkat.
“Evaluasi harus selesai cepat dan laporan disampaikan dalam satu minggu agar langkah tegas bisa segera diambil pemerintah,” tutupnya.(ndi)
Langkah ini menandai komitmen pemerintah dalam menata sektor pertambangan sekaligus menekan praktik ilegal yang merugikan negara serta merusak lingkungan.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
