Editorialkaltim.com – Wacana penerapan work from home (WFH) atau kerja dari rumah kembali mencuat sebagai salah satu upaya efisiensi, termasuk pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menilai penerapan WFH memiliki dua sisi yang harus diperhitungkan secara menyeluruh sebelum diterapkan secara luas.
“Ada plus minusnya. Sisi positifnya tentu bisa mengurangi kemacetan dan juga pengeluaran pegawai, terutama dari sisi BBM,” ujar Samri, Rabu (25/3/2026).
Meski demikian, ia menegaskan tidak semua sektor pekerjaan bisa menerapkan sistem kerja dari rumah, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Kalau yang sifatnya pelayanan, itu tidak mungkin dilakukan dari rumah. Seperti di kelurahan, masyarakat tetap harus bertemu langsung untuk mengurus berbagai keperluan,” jelasnya.
Samri juga mengingatkan adanya potensi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut. Menurutnya, jangan sampai efisiensi yang dilakukan pemerintah justru memindahkan beban ke masyarakat.
“Jangan sampai negara mengurangi beban, tapi justru beban itu dipindahkan ke masyarakat. Ini yang perlu diperhatikan,” tegasnya.
Ia menyarankan penerapan WFH lebih tepat dilakukan pada pekerjaan yang bersifat administratif dan dapat dijalankan secara daring, sehingga tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
DPRD Samarinda pun mendorong pemerintah melakukan kajian komprehensif sebelum menerapkan kebijakan WFH secara luas, agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
