Editorialkaltim.com – Pansus IV DPRD Kota Samarinda menyoroti minimnya dukungan anggaran untuk penanganan TBC dan HIV/AIDS. Kondisi ini dinilai menghambat pelaksanaan program sekaligus penyusunan raperda yang tengah digodok sebagai dasar regulasi baru penanggulangan penyakit tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan proses penyusunan raperda sempat tertunda akibat ketiadaan anggaran.
“Harusnya kegiatan ini sudah lebih dulu dilaksanakan, tetapi karena anggaran tidak ada, akhirnya baru bulan ini bisa digelar,” ujar Puji, Jumat (21/11/2025).
Puji mengungkapkan, sejumlah peralatan kesehatan masih jauh dari kebutuhan, termasuk cartridge laboratorium dan mesin pemeriksaan TCM yang jumlahnya terbatas. Kondisi itu berdampak pada rendahnya capaian penemuan kasus baru.
“Target pemeriksaan satu tahun bisa dua ribu orang. Tapi karena alat sangat terbatas, realisasinya hanya sekitar seribu,” katanya.
Ia juga menyinggung ketergantungan daerah terhadap pendanaan Global Fund. Dukungan program itu akan berakhir pada 2026 dan berpotensi mengganggu layanan screening serta penanganan pasien.
“Tahun 2026 Global Fund akan dihentikan dan otomatis anggarannya nol. Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah daerah siap menutup kekosongan itu?” tegas Puji.
Puji berharap pemerintah kota, khususnya Wali Kota Samarinda, dapat mendorong keterlibatan CSR dan pihak swasta untuk membantu menopang layanan kesehatan terkait TBC dan HIV/AIDS.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
