Editorialkaltim.com – DPRD Bontang menggelar Rapat Paripurna ke-12 masa persidangan III dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Wali Kota Bontang dan DPRD terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam didampingi Wakil Ketua Sitti Yara I, Wakil Ketua II Maming dan 19 anggota DPRD yang hadir, serta Wali Kota Neni dan Wakil Wali Kota Agus Haris.
Dalam penyampaiannya, Andi Faiz menyebut jika nota kesepakatan antara DPRD dan Pemkot Bontang penting untuk merealisasikan anggaran pada APBD perubahan 2025.
“Nantinya nota kesepakatan inilah yang akan menjadi acuan dalam kebijakan dalam skala prioritas,” ucapnya saat memimpin rapat di Auditorium Tiga Dimensi, Kamis (7/8/2025) malam.
Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dalam sambutannya mengatakan jika anggaran perubahan KUA adalah sebuah bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi mendasarinya untuk periode satu tahun.
“Kalau dari sisi pendapatan, pelampauan proyeksi pendapatan kita pada perubahan tahun 2025 itu mengalami peningkatan sebesar 4,98 persen atau sebesar Rp 1,3 miliar,” ucapnya.
Sedangkan PPAS merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program.
“Jadi rapat paripurna ini sebagai acuan kita dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah,” sebutnya. (lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
