Editorialkaltim.com — Diskominfo Kutai Kartanegara (Kukar) menuntaskan penyusunan akhir Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini diharapkan mempercepat integrasi layanan publik di Kukar agar lebih efisien dan mudah diakses masyarakat.
Sosialisasi penyusunan dokumen final SPBE ini digelar Selasa (15/7/2025), menyasar tiga pilar tata kelola teknologi informasi: manajemen risiko, manajemen layanan, dan manajemen aset TIK. Upaya ini juga menjadi persiapan Kukar sebagai salah satu lokus SPBE nasional tahun 2025.
Plt Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, menyebut penyusunan arsitektur SPBE adalah amanat Perpres Nomor 132 Tahun 2022. Dokumen ini menjadi panduan agar layanan digital antarperangkat daerah bisa menyatu, sehingga pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan mudah dijangkau.
“Dokumen SPBE ini menjadi landasan penting untuk menyatukan berbagai layanan digital antar perangkat daerah agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses,” ucap Solihin di sela kegiatan.
Dalam acara tersebut, hadir juga tim konsultan dari PT Digitama Sinergi Indonesia yang memaparkan hasil final dokumen SPBE beserta rencana teknis pelaksanaannya. Solihin menegaskan pihaknya siap memenuhi semua persyaratan implementasi SPBE secara maksimal.
“Kami harus siap memenuhi segala persyaratan guna memastikan implementasi yang maksimal,” tambahnya.
Kabid Aplikasi Informatika Diskominfo Kukar, Ery Hariyono, menjelaskan penyusunan dokumen SPBE dilakukan berdasarkan pemetaan proses bisnis tiap OPD. Dari analisis itu, mereka bisa melihat layanan mana yang sudah digital, yang masih manual, dan yang perlu integrasi.
“Dari pemetaan ini bisa dilihat mana layanan yang sudah digital, apa yang masih manual, dan layanan mana yang perlu integrasi agar peta jalan pengembangan lima tahun ke depan tersusun dengan baik,” jelas Ery.
Ia mencontohkan, salah satu hasil integrasi yang sudah berjalan adalah pengelolaan beasiswa yang dulu tersebar di berbagai dinas, kini terpusat dalam satu aplikasi.
“Pengelolaan beasiswa yang dahulu terpisah-pisah antara KESRA, BKPSDM, dan Disdik saat ini sudah terintegrasi sehingga lebih mudah diakses dan dikelola,” katanya.
Ke depan, Diskominfo berencana membuka akses dashboard layanan publik yang kini hanya dipakai internal OPD, agar bisa diakses juga oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Dengan sistem ini, input data cukup sekali dan hasilnya bisa dimanfaatkan lintas instansi.
“Dengan integrasi penuh, masyarakat cukup melakukan input data sekali dan hasilnya dapat dimanfaatkan lintas instansi, membuat layanan publik lebih cepat dan efisien,” tutup Ery.(ftr/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
