Editorialkaltim.com — Pembahasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 kembali digelar Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim. Rapat lanjutan yang dipimpin Ketua Pansus Sarifatul Sya’diah ini berlangsung di Hotel Jatra Balikpapan, Kamis (19/6/2025).
Salah satu perhatian utama Pansus adalah potensi tumpang tindih program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Program-program unggulan seperti Gratispol (pendidikan gratis hingga S3), Jospol (jaminan sosial politik), hingga BPJS gratis dinilai harus diatur secara cermat.
“Program-program ini bagus, tapi jangan sampai terjadi tumpang tindih anggaran dengan program serupa di daerah. Kalau tidak dipetakan dengan baik, justru bisa menimbulkan pemborosan,” ujar Sarifatul melalui keterangan resminya.
Ia mencontohkan program BPJS gratis yang sudah lebih dulu dianggarkan oleh beberapa kabupaten/kota. Jika provinsi masuk tanpa koordinasi, maka alokasi anggaran bisa menjadi tidak efektif.
Sarifatul menegaskan pentingnya sinkronisasi sejak tahap perencanaan agar anggaran pembangunan benar-benar tepat sasaran dan efisien.
“RPJMD ini harus jadi dokumen yang realistis, bukan sekadar daftar program ambisius,” imbuhnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
