Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyambut langsung kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, ke Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut digelar dalam bentuk diskusi bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Samarinda, Sabtu (10/5/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim, para bupati dan wali kota, kepala perangkat daerah provinsi, kepala instansi vertikal, serta perwakilan lembaga dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri PPPA di Benua Etam. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah pusat dalam mendorong penguatan program perlindungan anak dan kesetaraan gender di daerah.
“Kami sangat menghargai kunjungan ini. Ini adalah sinyal kuat bahwa isu-isu perempuan dan anak mendapat perhatian serius, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di daerah,” ujar Hamas dalam sambutannya.
Hamas menegaskan, DPRD Kaltim mendukung penuh segala bentuk kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
Ia menilai keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.
“Memandang bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini adalah fondasi utama, dan perlindungan anak adalah fondasi utama menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hamas juga mendorong adanya sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan untuk mempercepat implementasi program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia menyebut DPRD siap menjadi mitra yang aktif dalam penguatan regulasi dan pengawasan program di bidang ini.
“Kami akan terus mendorong perangkat daerah dan lembaga terkait agar memprioritaskan program yang menyentuh kepentingan perempuan dan anak. Tidak hanya soal anggaran, tapi juga dari sisi kualitas pelaksanaan,” tegasnya.
Diskusi bersama Menteri PPPA tersebut menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesenjangan akses pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan di Kalimantan Timur.
Melalui forum ini, Hamas berharap terjalin kolaborasi yang lebih erat antara pusat dan daerah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
