Editorialkaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengaku masih kekurangan ribuan pegawai untuk mengisi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari total formasi yang disediakan sebanyak 9.295 orang, masih ada kekurangan sekitar 2.306 posisi.
Hal ini disampaikan langsung Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
“Formasi PPPK Kaltim tahun ini sebanyak 9.295 orang. Namun yang baru terisi sekitar 6.889 orang hingga tahap II. Artinya masih ada kekurangan sekitar 2.306 formasi,” kata Gubernur yang akrab disapa Harum.
Ia menegaskan, kekurangan tersebut menjadi persoalan serius karena kebutuhan tenaga ASN dan PPPK di lingkungan Pemprov Kaltim masih sangat tinggi. Terlebih, jumlah ASN aktif saat ini sudah mulai menipis.
“Dari total 14.365 ASN yang ada, akan ada 7.348 orang pensiun hingga tahun 2030. Itu artinya hanya tersisa sekitar 7.017 ASN aktif,” ungkap Harum.
Situasi ini membuat Pemprov Kaltim makin bergantung pada keberadaan tenaga non-ASN yang selama ini sudah membantu berbagai urusan pemerintahan.
Untuk mengatasi kekurangan, Gubernur Harum juga mendorong agar tenaga non-ASN yang gagal dalam seleksi CPNS 2024 dan belum masuk database BKN tetap diberikan kesempatan ikut seleksi PPPK berikutnya.
“Termasuk mereka yang masa kerjanya kurang dari dua tahun per 31 Desember 2024. Kami ingin mereka bisa diangkat, minimal sebagai PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Harum berharap pemerintah pusat segera mengatur skema kebijakan yang bisa mempercepat pengisian formasi PPPK, agar pelayanan publik di daerah tidak terganggu akibat keterbatasan SDM.(ndi/adv diskominfokaltim)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
