Editorialkaltim.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Ismail Latisi, merespons masih adanya pemukiman kumuh di wilayah Samarinda Ilir. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Samarinda, tercatat sekitar 36 hektar kawasan kumuh di Samarinda, termasuk di Kelurahan Sidodamai, Sungai Dama, dan Sudomulyo.
Menurutnya, sebelumnya telah dilakukan penanganan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Namun, ia menegaskan bahwa program ini perlu dilanjutkan secara bertahap untuk mengatasi permasalahan yang masih ada.
“DPRD akan terus mendorong agar program Kotaku kembali dijalankan di tahun ini. Selain itu, kami juga mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam usulan program pembangunan, seperti perbaikan drainase dan infrastruktur lain yang menunjang perbaikan kawasan kumuh,” ujarnya, Sabtu (08/02/2024).
Selain persoalan pemukiman kumuh, ia juga menyoroti layanan air bersih di Samarinda. Saat ini, masih ada sekitar 25 persen warga yang belum mendapatkan akses air bersih, sesuai dengan data yang disampaikan Wali Kota Samarinda.
“Dari DPRD, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) I, kami akan mengupayakan solusi bersama PDAM dan Dinas PUPR agar layanan air bersih dapat dinikmati oleh seluruh warga. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tambahnya.
Pihaknya menyambut baik komitmen Wali Kota Samarinda yang menargetkan cakupan layanan air bersih mencapai 100 persen dalam periode ini. “Kami mendukung penuh dan akan terus mengawal agar program ini bisa terealisasi,” tutupnya. (Adr/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
