Editorialkaltim.com – Untuk memastikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 2025 lebih tepat sasaran, Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mengemukakan langkah-langkah strategis yang perlu diambil pemerintah. Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/12/2024), Syafruddin menyoroti pentingnya digitalisasi dan integrasi data untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi distribusi subsidi.
Syafruddin menjelaskan sistem penyaluran subsidi BBM perlu dioptimalkan dengan mengidentifikasi penerima berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima bantuan sosial (Bansos), BPJS Kesehatan PBI, dan BLT BBM.
“Penting untuk membatasi penerimaan subsidi hanya pada kendaraan roda dua atau roda empat yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Syafruddin.
Lebih lanjut, Syafruddin mengusulkan penerapan teknologi digital, seperti kartu pintar (smart card), yang akan membantu mencatat kuota subsidi bulanan setiap penerima.
Ia juga mendukung integrasi sistem tersebut dengan aplikasi MyPertamina untuk mengatur pembelian dan verifikasi penerima subsidi secara efektif.
“Kita harus memastikan kesiapan Pertamina untuk mengimplementasikan MyPertamina dalam sistem penyaluran subsidi,” ujar Syafruddin.
Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat dan harga berjenjang sebagai upaya tambahan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan sosial.
Sebagai alternatif, Syafruddin menyarankan pemerintah memberikan subsidi langsung dalam bentuk uang tunai kepada penerima yang benar-benar berhak, apabila implementasi digitalisasi menghadapi hambatan.
“Dengan pendekatan ini, subsidi BBM di tahun 2025 diharapkan dapat lebih tepat sasaran, mengurangi kebocoran, dan mendukung keadilan sosial bagi rakyat,” pungkasnya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
