Fraksi Golkar DPRD Kukar Sampaikan Catatan Kritis pada RAPBD 2025
mengenai Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2025
Editorialkaltim.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicara Mohammad Jamhari, memberikan pandangan umum mengenai Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Jamhari menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas penyusunan RAPBD yang dianggap telah memperhitungkan berbagai dinamika perekonomian dan keuangan daerah. Namun, Fraksi Golkar juga menyoroti beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih dalam dari pemerintah daerah. “Fraksi Golkar mencatat bahwa pertumbuhan investasi, inflasi, dan kondisi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran masih menjadi perhatian utama,” ucapnya.
Salah satu kekhawatiran utama yang disampaikan adalah ketergantungan APBD terhadap pendanaan dari pemerintah pusat, yang membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi global, khususnya dari sektor minyak dan gas. Fraksi menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan semua stakeholder terkait untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang ada.
Dengan target pendapatan yang ambisius sebesar Rp7,31 triliun, Fraksi Golkar mendesak pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali sumber pendapatan alternatif dan tidak hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. “Infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, menjadi salah satu fokus utama, terutama di wilayah pedalaman yang masih minim aksesibilitas,” tambah Jamhari.
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta peningkatan transparansi dalam rekrutmen pegawai PDAM dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. “Fokus pada kompetensi guru dan penyelesaian masalah legalitas lahan sekolah juga menjadi prioritas kami,” ungkapnya.
Terakhir, Jamhari menyoroti kebutuhan untuk evaluasi program satu desa satu BUMDes, mengingat banyaknya BUMDes yang tidak beroperasi efektif. “Pemerintah diharapkan memberikan dukungan berupa sarana, modal, dan ruang untuk berkontribusi pada pendapatan daerah,” katanya.
Fraksi Golkar berharap agar RAPBD 2025 bisa menjadi instrumen efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung visi serta misi pembangunan Kukar yang berkelanjutan. “Kami yakin bahwa melalui kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, kita dapat mengatasi tantangan dan memajukan Kutai Kartanegara,” tutup Jamhari.(Roro/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
