Nasional

Usulan Iuran BPJS Kesehatan Berdasarkan Kapasitas Finansial Warga

Ilustrasi pelayanan BPJS Kesehatan (Foto: Dok Istimewa)

Editorialkaltim.com – Kendala kepesertaan BPJS Kesehatan yang tergolong rendah terus menjadi sorotan. Masalah utama yang dihadapi oleh banyak keluarga di Indonesia adalah tingginya biaya iuran yang harus dibayar secara kolektif untuk seluruh anggota keluarga. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Itet Tridjajati, langkah konkret harus segera diambil oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) untuk mengatasi masalah ini.

Dalam diskusi yang berlangsung di Parlementaria saat kunjungan kerja Komisi IX ke Manado, Sulawesi Utara, Itet menyarankan agar iuran BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kapasitas finansial tiap keluarga.

Baca  Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Rp624 Triliun hingga April, Capai 31,38% Target APBN

“Ini masalah serius karena banyak keluarga yang tak mampu membayar iuran untuk semua anggota keluarganya. Seharusnya, pemerintah mempertimbangkan iuran berdasarkan kondisi finansial masing-masing keluarga,” ujar Itet pada Rabu (17/7/2024).

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menambahkan, banyak warga, khususnya buruh dan pekerja informal, yang mengalami kesulitan finansial sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

“Para buruh sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi harus membayar iuran BPJS sesuai jumlah anggota keluarga yang tercatat di kartu keluarga,” terangnya.

Baca  Komisi IV DPRD Samarinda dan BPJS Ketenagakerjaan Bahas Regulasi Hak Pekerja

Itet juga menekankan perlunya kebijakan yang inovatif dan terukur dari Kemenkes, termasuk opsi untuk otonomi daerah dalam pengaturan iuran BPJS Kesehatan.

“Saya berharap Kemenkes dapat segera menyusun kebijakan yang memungkinkan setiap daerah menyesuaikan iuran BPJS berdasarkan realitas ekonomi warganya. Mungkin, dengan cara ini, kita bisa meningkatkan kepesertaan,” harap Itet.

Dia juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan sistem pembayaran yang lebih fleksibel, seperti membayar iuran hanya untuk satu anggota keluarga yang sakit.

Baca  BPJS Kesehatan Siapkan Dashboard Pemantauan Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu

“Tidak semua anggota keluarga sakit bersamaan. Mungkin kita bisa memikirkan model pembayaran yang lebih fleksibel, yang memungkinkan keluarga membayar hanya untuk anggota yang membutuhkan perawatan kesehatan,” pungkasnya. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button