130 Nelayan Pantai Lango dan Jenebora Terima Solar Subsidi, Pemkab PPU Perluas Akses BBM

Editorialkaltim.com – Tingginya biaya bahan bakar minyak (BBM) selama ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Untuk membantu mengurangi beban operasional tersebut, Pemerintah Kabupaten PPU membuka akses solar bersubsidi bagi 130 nelayan di Kelurahan Pantai Lango dan Kelurahan Jenebora.

Penyaluran tambahan kuota solar bersubsidi sebanyak 32.000 liter tersebut dilaksanakan melalui SPBU Sotek Nomor 65.762.002, Sabtu (7/11/2026). Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan aktivitas penangkapan ikan sekaligus membantu nelayan memperoleh bahan bakar dengan biaya lebih terjangkau.

Salah seorang nelayan asal Kelurahan Jenebora, Muhammad Abdul, mengungkapkan bahwa selama ini kebutuhan BBM menjadi pengeluaran yang cukup besar setiap kali melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Nelayan yang telah melaut sejak usia remaja tersebut mengatakan, sebelum memperoleh akses solar bersubsidi, dirinya harus membeli bahan bakar dengan harga sekitar Rp15.000 hingga Rp17.000 per liter. Bahkan, ketika pasokan sulit ditemukan, harga BBM dapat mencapai Rp24.000 per liter.

“Alhamdulillah, akhirnya kami bisa memperoleh solar bersubsidi setelah cukup lama menunggu. Bantuan ini sangat berarti karena dapat mengurangi pengeluaran untuk bahan bakar setiap kali kami pergi melaut,” ujar Muhammad Abdul.

Ia berharap akses terhadap BBM bersubsidi dapat terus diperluas sehingga nelayan lain yang belum terdaftar juga memiliki kesempatan memperoleh manfaat serupa.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten PPU, Andi Trasodiharto, menjelaskan bahwa tambahan kuota tersebut merupakan hasil koordinasi berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nelayan yang sebelumnya belum memperoleh alokasi khusus.

Menurutnya, Kelurahan Pantai Lango dan Kelurahan Jenebora menjadi perhatian karena nelayan di kedua wilayah tersebut selama ini belum mendapatkan kuota solar bersubsidi secara khusus.

“Syukur alhamdulillah, saat ini tersedia tambahan alokasi sebanyak 32.000 liter untuk 130 nelayan di Pantai Lango dan Jenebora. Seluruh penerima telah melalui tahapan verifikasi sesuai persyaratan yang berlaku,” jelas Andi.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati PPU, Mudyat Noor, atas dukungannya dalam memperjuangkan tambahan kuota tersebut. Apresiasi juga diberikan kepada Asisten II, Bagian Perekonomian, koperasi, masyarakat, serta pihak terkait yang terlibat dalam koordinasi dan verifikasi penerima.

Meski demikian, Andi menegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan tanpa melalui proses administrasi. Setiap nelayan harus memenuhi sejumlah persyaratan agar distribusi dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.

Persyaratan tersebut meliputi kepemilikan kapal dengan dokumen Pas Kecil, mesin kapal, serta pendaftaran dalam sistem e-KUSUKA atau Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kelengkapan data tersebut menjadi dasar penerbitan e-barcode untuk pembelian solar bersubsidi.

“Nelayan yang belum mendapatkan alokasi masih memiliki kesempatan untuk diusulkan. Kami meminta mereka segera melengkapi persyaratan administrasi agar dapat diverifikasi dan diproses pada pengajuan kuota berikutnya,” terangnya.

Selain memastikan kelengkapan administrasi, Dinas Perikanan PPU akan memperkuat pengawasan distribusi dengan melibatkan kepolisian, Bagian Perekonomian, dan unsur terkait lainnya.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan solar bersubsidi serta memastikan bahan bakar benar-benar diterima nelayan yang memenuhi ketentuan. Apabila ditemukan pelanggaran, rekomendasi penerima dapat dievaluasi hingga dibekukan.

Andi juga mengingatkan bahwa e-barcode atau e-kuota memiliki masa berlaku selama tiga bulan. Karena itu, nelayan diminta melakukan perpanjangan sebelum masa berlaku berakhir agar pembelian BBM bersubsidi tidak mengalami kendala.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten PPU akan terus mengupayakan keberlanjutan penyaluran sekaligus mengusulkan tambahan kuota berdasarkan kebutuhan nelayan di lapangan.

Melalui kebijakan tersebut, Pemkab PPU berharap biaya operasional penangkapan ikan dapat lebih terkendali, sehingga nelayan memiliki kesempatan lebih besar untuk mempertahankan aktivitas usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di kawasan pesisir. (Adv/Rir)