Editorialkaltim.com – DPRD Kota Samarinda menyoroti pengelolaan anggaran Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) yang dinilai belum berpihak pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sorotan itu muncul dalam rapat dengar pendapat terkait Laporan Realisasi Kegiatan dan Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027 di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Samarinda, Selasa (23/6/2026).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi mengungkapkan anggaran Diskumi sekitar Rp14 miliar telah terserap sekitar 48 persen. Namun, lebih dari 95 persen anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasional internal.
“Yang pertama dari anggaran mereka sebesar Rp14 miliar, secara umum telah terserap 48 persen. Tapi lebih dari 95 persen itu untuk kegiatan sendiri di belanja operasi,” ujarnya.
Iswandi mengaku terkejut setelah mengetahui tidak ada alokasi anggaran khusus untuk program UMKM pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, kondisi itu bertolak belakang dengan komitmen pemerintah yang selama ini menempatkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
“UKM itu enggak ada anggaran, nol. Ini yang saya kaget. Selama ini kita bicara UKM itu tulang punggung ekonomi, tapi anggarannya nol,” katanya.
Ia juga mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran yang disebut menjadi penyebab hilangnya alokasi untuk sektor UMKM. Menurut Iswandi, kebijakan tersebut berpotensi menghambat berbagai program pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha di lapangan.
“Ini saya mau tanya, siapa yang motong? Katanya karena efisiensi. Tapi kalau UKM nol, ini tidak logis,” tegasnya.
Selain menyoroti alokasi anggaran, Komisi II DPRD Samarinda juga mengkritisi lambatnya proses pencairan dana kegiatan di Diskumi. Dari anggaran sekitar Rp400 juta untuk bidang koperasi dan industri, realisasi penyerapan masih rendah karena pencairan harus melalui tahapan administrasi yang cukup panjang.
“Katanya banyak kegiatan sudah dilakukan, tapi belum bisa cair. Karena harus bersurat ke BPKAD, diverifikasi Inspektorat. Ini yang membuat proses jadi lambat,” jelasnya.
Iswandi menilai mekanisme birokrasi tersebut dapat menghambat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), bahkan membuat sejumlah kegiatan harus lebih dahulu dibiayai secara mandiri oleh pelaksana.
Komisi II DPRD Samarinda berencana meminta penjelasan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Inspektorat terkait mekanisme pencairan anggaran tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada kendala struktural yang menghambat pelaksanaan program pemerintah.
DPRD Samarinda berharap evaluasi menyeluruh dapat dilakukan sehingga program pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi prioritas di atas kertas, tetapi juga mendapat dukungan anggaran yang memadai dan dapat direalisasikan tepat waktu. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
