gratispoll
KaltimMahakam Ulu

Ketua DPRD Kaltim Ungkap Sejumlah Persoalan di Mahakam Ulu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan sejumlah persoalan krusial yang masih dihadapi Kabupaten Mahakam Ulu. Beberapa persoalan tersebut terkait pembangunan infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi dari Forum Masyarakat Peduli Mahulu dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).

Menurutnya, infrastruktur jalan di Mahakam Ulu masih sangat minim. Jalan yang telah beraspal hanya sepanjang 18 kilometer, sementara beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia dengan jarak sekitar 5 kilometer dari garis perbatasan menggunakan jalan setapak.

Baca  Syafruddin Dorong Investor Bangun SPBU Tambahan di Balikpapan, Atasi Antrean Panjang

Ia berharap ke depan dibangun terminal perbatasan seperti yang telah ada di Kalimantan Barat (Kalbar). Pembangunan terminal tersebut sangat penting,mengingat wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Terminal Ini bisa menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru,” paparnya.

Selain infrastruktur, ia juga menyoroti tingginya angka kemiskinan di Mahakam Ulu yang mencapai 11,40 persen. Ia menyebut mayoritas pendapatan daerah bersumber dari sektor tambang dan perkebunan, namun hasil keuntungan dari sektor tersebut jarang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Baca  Bupati Paser Buka Musrenbang RKPD 2026, Tekankan Efisiensi Anggaran dan Prioritas Pembangunan

“Perusahaan tambang yang beroperasi di Mahulu umumnya tidak bermarkas di kabupaten tersebut, sehingga kontribusi ekonomi tidak maksimal. Ditambah lagi, dana Corporate Social Responsibility (CSR) tidak selalu disalurkan secara optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan kondisi Mahakam Ulu saat ini semakin kompleks karena masih dalam status Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan belum memiliki kepala daerah definitif.

Baca  MBG Belum Merata, Dapur Umum di Kukar Baru Ada Dua

“Harapan kami, pemerintah provinsi dapat menjadikan ini sebagai prioritas pembangunan, dan membuka ruang pembicaraan bersama pemerintah pusat untuk mencari solusi yang berkelanjutan,” pungkasnya. (adr/ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button