Editorialkaltim.com – Rencana parkir berlangganan yang digagas Pemerintah Kota Samarinda mulai mendapat sorotan tajam dari DPRD. Program ini dinilai berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah, namun juga menyimpan risiko jika diterapkan tanpa kajian matang.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menilai perhitungan potensi pendapatan yang beredar saat ini masih sebatas asumsi. Ia mengingatkan, kondisi di lapangan tidak selalu sejalan dengan hitungan di atas kertas.
“Kalau secara ekonomi hitungan di atas kertas memang segitu, tapi kan tidak semudah itu pelaksanaannya di lapangan nantinya,” ujarnya Rabu (15/4/2026), Samarinda.
Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Ia menilai tidak semua pemilik kendaraan akan langsung bersedia membayar sistem berlangganan jika manfaatnya belum jelas dirasakan.
Iswandi juga menyoroti rencana uji coba yang akan dilakukan pemerintah kota melalui kalangan pegawai. Ia menyebut DPRD belum menerima penjelasan resmi terkait konsep dan skema kebijakan tersebut.
“Kita lihat dulu karena akan diuji cobakan melalui pegawai, kami juga belum melihat paparan resmi terkait skema dari pemerintah kota,” katanya.
Di sisi lain, isu tarif yang beredar ikut memicu kekhawatiran. Angka sekitar Rp400 ribu untuk sepeda motor dan Rp1 juta untuk mobil dinilai cukup tinggi jika tidak diimbangi peningkatan layanan.
Iswandi menegaskan, kebijakan ini tidak boleh sekadar menjadi cara cepat meningkatkan pendapatan daerah tanpa memperhatikan dampaknya bagi masyarakat.
“Dengan dana segitu nilai tambah apa yang didapat harus jelas, jangan hanya menuntut pembayaran tetapi fasilitas parkir tidak mengalami peningkatan signifikan,” tegasnya.
Ia menilai, jika program ini tetap dipaksakan tanpa kesiapan sistem dan layanan, justru berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah kota lebih terbuka dalam menyampaikan kajian serta perencanaan program tersebut. Evaluasi menyeluruh dianggap penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga memberi rasa adil bagi warga.
“Program ini jangan sampai hanya mengejar target PAD, tapi melupakan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna layanan parkir di kota ini,” tutupnya.
DPRD memastikan akan terus mengawal rencana ini sebelum benar-benar diterapkan secara luas di Samarinda.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
