gratispoll
BontangKaltim

Sinkronisasi Data Lemah, DPRD Bontang Nilai Kebijakan Pemerintah Tak Presisi

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi (Foto: PPID Setwan)

Editorialkaltim.com – DPRD Kota Bontang menyoroti lemahnya sinkronisasi data antarinstansi pemerintah yang dinilai menghambat efektivitas perumusan kebijakan, terutama dalam isu-isu strategis seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan pengembangan sektor UMKM.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menyampaikan kekhawatirannya dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang III DPRD Bontang, Selasa (10/6/2025). Menurutnya, perbedaan data yang signifikan antara kementerian dan OPD daerah menunjukkan adanya disfungsi koordinasi yang dapat berdampak langsung pada akurasi program pemerintah.

Baca  Rektor UINSI Samarinda Luncurkan Unit Usaha Wisata Baru

“Ini bukan semata soal database UMKM. Kita bicara soal data kemiskinan ekstrem, data stunting, dan data sosial lainnya yang masih tidak sinkron antarunit kerja. Ini persoalan fundamental yang harus segera dibenahi,” tegas Winardi.

Ia mengungkapkan, selama ini pemerintah daerah kerap kesulitan menentukan sasaran kebijakan karena tidak adanya keseragaman dalam basis data. Kondisi ini menurutnya memicu pemborosan anggaran, program yang tumpang tindih, hingga bantuan yang tidak tepat sasaran.

Baca  Ketua Komisi III DPRD Bontang Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Atasi Banjir Rob

“Kita harus akui, tidak adanya basis data yang terintegrasi membuat kebijakan kita tidak presisi. Akhirnya, banyak program hanya bersifat reaktif, bukan strategis,” ungkapnya.

Winardi pun mendorong Pemerintah Kota Bontang membangun sistem data berbasis digital yang bersifat real time dan bisa diakses lintas sektor, sebagai pondasi dari tata kelola pemerintahan modern.

“Kalau pemerintah serius ingin mendorong efisiensi dan efektivitas kebijakan, maka langkah pertama adalah menyatukan data. Ini era digital, tidak bisa lagi dikerjakan secara sektoral dan manual,” ujarnya.

Baca  Andi Faiz: Infrastruktur Harus Maju, Lingkungan Tetap Dijaga

Lebih jauh, ia meminta seluruh OPD aktif memperbarui dan memverifikasi data secara periodik, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan pusat data nasional untuk memastikan validitas informasi yang digunakan dalam setiap kebijakan daerah.(ndi/lia)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button