Editorialkaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendorong peningkatan alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bagi hasil ke daerah, menyusul kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ke Balikpapan. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyatakan, kontribusi besar daerah terhadap PNBP nasional belum sebanding dengan realisasi pengembalian dana ke Kaltim.
Kunjungan Komite IV DPD RI yang dipimpin Ketua Ahmad Nawardi dan dihadiri Wakil Ketua Sinta Rosma Yenti ini bertujuan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Seno Aji menegaskan, momentum ini menjadi peluang bagi Kaltim menyampaikan aspirasi agar porsi bagi hasil daerah ditingkatkan.
“Kami menilai PNBP Kaltim yang disetor ke pusat sangat besar, tetapi kembali ke daerah hanya sedikit. Ini harus diperjuangkan dalam revisi UU,” ujar Seno Aji di pertemuan di Balai Kota Balikpapan, Selasa (25/2/2025).
Menurut data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Kaltim, realisasi penerimaan pajak daerah hingga Desember 2024 mencapai Rp39,25 triliun (97,4% dari target). Sementara PNBP Kaltim tercatat Rp3,44 triliun, dengan sebagian besar disalurkan ke pusat.
“Padahal, kontribusi kami mencapai puluhan triliun. Kami minta alokasi yang lebih signifikan,” tegas Seno.
Seno Aji menjelaskan, ketimpangan alokasi PNBP ini menghambat pembangunan infrastruktur dan program prioritas di Kaltim.
Sebagai provinsi penghasil migas, batu bara, dan komoditas strategis lainnya, Kaltim kerap menjadi penyumbang besar PNBP nasional. Namun, mekanisme bagi hasil yang berlaku dinilai tidak adil bagi daerah penghasil.
“Kami ingin Komite IV DPD RI mendorong revisi aturan agar porsi Kaltim meningkat. Ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah,” tambahnya.
Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyambut positif aspirasi Pemprov Kaltim. Menurutnya, revisi UU PNBP harus memastikan prinsip keadilan fiskal antara pusat dan daerah.
“Kami akan memprioritaskan masukan dari Kaltim dalam penyusunan DIM. Daerah penghasil harus mendapat porsi yang sepadan dengan kontribusinya,” ujarnya. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
