Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Suwarso
Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali memperpanjang status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 19 Oktober 2026. Perpanjangan untuk ketiga kalinya ini dilakukan menyusul masih terjadinya kebakaran lahan, gangguan pasokan air bersih akibat intrusi air laut, serta kualitas udara yang belum sepenuhnya membaik.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan perpanjangan status tanggap darurat berlaku selama 14 hari, mulai 6 hingga 19 Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi terkini di lapangan.
“Belakangan memang terpusat di wilayah Kecamatan Palaran, Kecamatan Sambutan, dan Samarinda Utara. Walaupun kadang-kadang sebagian juga masih terjadi di Sungai Kunjang,” ungkap Suwarso, Selasa (13/10/2026).
Selain kebakaran lahan, Pemkot Samarinda menghadapi persoalan intrusi air laut yang mengganggu pasokan air bersih. Berdasarkan laporan BPBD, sedikitnya lima instalasi pengolahan air (IPA) terdampak, yakni Palaran, Selili, Kalhol, Pulau Atas, dan Baqa.
Suwarso menjelaskan, sebagian instalasi masih mendistribusikan air sesuai permintaan pihak kelurahan. Namun, air tersebut hanya diperuntukkan bagi kebutuhan nonkonsumsi.
Kualitas udara juga menjadi perhatian. Hasil pemantauan di Taman Segiri menunjukkan kualitas udara di kawasan pusat kota berada dalam kategori sedang selama beberapa hari terakhir. Sementara itu, alat pemantau di Bandara APT Pranoto mencatat kualitas udara tidak sehat selama hampir dua pekan.
Dampak kekeringan turut dirasakan sektor pertanian. Sejumlah persawahan belum memperoleh pasokan air secara optimal sehingga berpotensi mengganggu jadwal tanam.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Samarinda berupaya memanfaatkan void atau cekungan bekas tambang sebagai sumber air alternatif bagi lahan pertanian.
Seiring perpanjangan status tanggap darurat, Pemkot Samarinda meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kembali menyusun Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan.
Suwarso menyebut penggunaan anggaran kali ini lebih difokuskan untuk menunjang kegiatan operasional dibandingkan pengadaan barang atau belanja modal seperti periode awal penanganan.
“Di belakang, terakhir-terakhir ini perpanjangan kita paling untuk biaya operasional, seperti BBM, kemudian makan minum. Tidak lagi belanja-belanja modal,” jelasnya.
Anggaran operasional tersebut mencakup kebutuhan BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), serta dukungan bagi kecamatan yang masih menghadapi kebakaran lahan dan gangguan intrusi air laut.
Meski demikian, besaran anggaran tambahan belum ditetapkan. Setiap OPD masih menyusun RKB untuk diajukan dan dievaluasi Inspektorat sebelum mendapatkan persetujuan.
Suwarso menyebut dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sebelumnya disampaikan mencapai Rp3,8 miliar. Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk perpanjangan ketiga masih menunggu hasil evaluasi RKB.
Berdasarkan data hingga 7 Oktober 2026, BPBD mencatat 259 kejadian kebakaran lahan dengan total luas terdampak mencapai 643,27 hektare.
Sejumlah wilayah yang berulang kali dilanda kebakaran meliputi Pelita 8, Makroman, dan Pulau Atas. Salah satu kebakaran bahkan meluas hingga sekitar 34 hektare setelah diduga bermula dari pembakaran lahan secara sengaja.
Perpanjangan status tanggap darurat ini diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla, menjaga distribusi air bersih, memantau kualitas udara, serta mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian di Samarinda. (ADV)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
