Samarinda

Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda Nilai Proyek Pembangunan Belum Transparan

Anggota Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda, Samri Shaputra. (Istimewa).

Editorialkaltim.com – Pansus LKPJ Wali Kota menilai, kinerja proyek pembangunan di Samarinda belum transparan dan masih ada yang belum memadai. Hal itu disampaikan Anggota Pansus LKPJ, Samri Shaputra.

Saat menggelar rapat kerja dengan Dinas PUPR untuk menilai dan menyesuaikan progres pembangunan di Samarinda agar lebih banyak informasi yang bisa digali. Samri Shaputra mengatakan, temuan rapat dinas PUPR soal anggaran yang dinilai kurang transparan masih banyak yang perlu disoroti.

“Kami soroti proyek terowongan, menurut laporan direncanakan 83 miliar dan menurut laporan dinas PUPR, 61 miliar atau 68% terealisasi,” kata Samri Shaputra, Jumat (14/04/2023).

Baca  Guntur Nilai Usulan Kecamatan Palaran Jadi Kota Baru Punya Prospek Menjanjikan

Samri pada saat yang sama mengatakan, total anggaran yang diusulkan adalah Rp300 hingga Rp400 miliar dan hanya 61 miliar euro yang dibayarkan untuk pembangunan terowongan Samarinda.

“Kami masih bertanya dan menganalisis jika total anggaran 400 miliar rubel, maka 61 miliar rubel yang diterapkan sangat aneh, dan kami akan memeriksanya di tempat sesegera mungkin,” katanya.

Baca  DPRD Samarinda Minta Dishud Tegas Tertibkan Truk Parkir di Badan Jalan

Politisi PKS itu menilai, ada yang aneh dengan pelaksanaan di lapangan karena menurutnya tidak ada bukti pelaksanaan proyek terowongan ini.

“Begitu laporan perencanaan dan pelaksanaannya, tapi tidak ada tindakan di lapangan, itu masalah besar dan dananya tidak sedikit,” imbuhnya.

Selain itu, menurut hasil rapat kerja, Samarinda, Wakil Presiden Komisi III DPRD mengatakan, telah dilakukan pembayaran uang muka kepada pelaksana proyek.

“Kalau jawabannya pelayanan PUPR untuk depo, briket juga akan dibuat di gudang pemenuhan,” jelasnya.

Baca  Samarinda Raih Penghargaan Adipura, Andi Harun: Kita Bisa Lebih dari Itu

Oleh karena itu, Samri berharap, agar kecurangan dalam pelayanan PUPR segera ditindaklanjuti, agar anggaran yang diajukan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Jika ada kecurangan di industri, pelayanan PUPR akan kami tindak secepatnya agar tetap berjalan sesuai aturan,” pungkasnya. 

[NFA-2]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Mari bergabung di Grup Telegram “editorialkaltim”, caranya klik link, https://t.me/editorialkaltimcom kemudian join. Anda harus mengistal Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Related Articles

Back to top button