NasionalZona Kampus

PP KAMMI: Negara Dinilai Gagal Lindungi Ekosistem Indonesia

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) (Foto: KAMMI)

Editorialkaltim.com – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyoroti lemahnya perlindungan ekosistem di Indonesia. Ancaman terhadap Badak Jawa, polemik aktivitas alat berat di Gunung Sibayak, serta rencana pembangunan di sekitar Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) dinilai menunjukkan tata kelola lingkungan masih menghadapi persoalan serius.

Ketiga fenomena tersebut memiliki konteks berbeda, tetapi memperlihatkan satu persoalan mendasar, yakni lemahnya konsistensi negara dalam menghadapi krisis dan bencana ekologis. Kondisi ini sekaligus menunjukkan belum kuatnya upaya memastikan pembangunan berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem.

Di Ujung Kulon, kelahiran anak Badak Jawa kelima dari induk Desy pada Oktober 2026 menjadi kabar baik bagi upaya konservasi. Namun, konsentrasi seluruh populasi liar dalam satu kawasan tetap menyimpan risiko penyakit, bencana, perburuan, hingga kerusakan habitat.

Wacana pemindahan ke habitat baru juga harus didasarkan pada kajian ilmiah yang ketat. Terlebih, kematian Badak Musofa setelah dipindahkan pada November 2025 menjadi pelajaran penting dalam menentukan langkah konservasi selanjutnya.

Baca  Orang Tua Segera Bisa Cek Menu MBG Anak Secara Online

Persoalan serupa terlihat dalam pengelolaan lingkungan di Gunung Sibayak dan Hutan Kota UI. Aktivitas ekskavator dan motor trail di Sibayak memunculkan pertanyaan terkait pengawasan kawasan, meskipun pengelola menyebut penggunaan ekskavator berkaitan dengan pembenahan akses dan jalur evakuasi.

Sementara itu, polemik pembangunan Sekolah Rakyat di sekitar Hutan Kota UI telah diklarifikasi Kementerian Sosial dengan memastikan pembangunan tidak dilakukan di dalam kawasan hutan kota. Ketiga fenomena tersebut menegaskan pentingnya transparansi, kajian lingkungan, serta konsistensi pemerintah dalam melindungi ekosistem.

Ketua Umum PP KAMMI Ricki Pratama Putra menegaskan, pemerintah harus menjadikan berbagai persoalan tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan. PP KAMMI meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan komitmen negara terhadap penyelamatan lingkungan dan penanganan krisis ekologis.

Langkah tersebut, menurut KAMMI, dapat dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri Kehutanan dan kementerian terkait lainnya. Evaluasi harus mencakup kemampuan menekan deforestasi, melindungi kawasan konservasi, mencegah kebakaran hutan dan lahan, menyelesaikan konflik kehutanan, memperkuat pengawasan, serta memastikan target FOLU Net Sink 2030 berjalan dengan hasil terukur.

Baca  Indonesia Bertekad Jinakkan Korea Selatan di Babak Perempat Final Piala Asia U-23

KAMMI juga meminta Presiden berani mengganti Menteri Kehutanan apabila hasil evaluasi menunjukkan kepemimpinan kementerian tidak mampu menjalankan mandat perlindungan dan pengelolaan hutan. Menurut Ricki, Indonesia membutuhkan pemimpin sektor kehutanan yang memiliki kapasitas, integritas, pemahaman ekologis, serta kemampuan manajerial dalam mengelola kompleksitas kawasan hutan.

“Jika kepemimpinan saat ini tidak mampu menjalankan mandat tersebut, Presiden harus berani mengganti menteri. Jangan pertaruhkan masa depan hutan Indonesia karena persoalan kepemimpinan,” ujarnya dalam siaran pers PP KAMMI, Jumat (20/11/2026).

PP KAMMI menegaskan Indonesia tidak kekurangan regulasi maupun komitmen untuk melindungi lingkungan. Tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi pelaksanaan, kualitas kepemimpinan, transparansi data, serta keberanian menindak setiap bentuk kerusakan ekosistem.

Pembangunan tidak boleh hanya dihitung dari pertumbuhan ekonomi maupun proyek infrastruktur. Negara juga harus memastikan hutan tetap berdiri, satwa liar terlindungi, ruang hijau terjaga, dan masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang baik serta sehat. Perlindungan lingkungan merupakan mandat konstitusi sekaligus tanggung jawab kepada generasi mendatang.

Baca  Basuki Hadimuljono Klaim Tinggal di IKN Bisa Tambah Umur 10 Tahun, Ini Alasannya

“Persoalannya bukan sekadar Badak Jawa yang terancam, penggunaan alat berat di kawasan hutan, atau polemik pembangunan di sekitar ruang terbuka hijau. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara memastikan setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan tidak mengorbankan fungsi ekologis. Penjelasan pemerintah saja tidak cukup. Harus ada transparansi, kajian ilmiah, pengawasan yang kuat, dan pertanggungjawaban kepada publik. Jangan sampai negara baru sibuk merespons setelah persoalan menjadi viral,” ujarnya.

KAMMI menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hutan tropis dan keanekaragaman hayati. Perlindungan lingkungan bukan hambatan bagi pembangunan. Sebaliknya, keberlanjutan ekosistem merupakan prasyarat bagi keselamatan masyarakat, ketahanan pangan, ketersediaan air, serta kehidupan generasi mendatang. (adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button