Editorialkaltim.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengumumkan kesiapannya untuk mengelola tambang yang akan diberikan oleh pemerintah. Dalam konferensi pers yang diadakan hari Minggu (28/7/2024), organisasi ini menegaskan komitmennya akan mengembalikan izin tambang jika pengelolaannya menimbulkan kerusakan yang signifikan.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyatakan pengelolaan tambang akan diiringi dengan upaya pemantauan yang ketat.
“Kami akan melakukan monitoring, evaluasi, dan penilaian terhadap manfaat serta dampak kerusakan yang mungkin terjadi. Jika pengelolaan ini menimbulkan lebih banyak kerugian, kami tidak ragu untuk mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” ujar Abdul Mu’ti.
Mu’ti juga menambahkan Muhammadiyah akan berkolaborasi dengan mitra-mitra yang memiliki pengalaman dalam mengelola tambang, serta komitmen dan integritas tinggi.
“Kami berusaha untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat dan lingkungan, melalui perjanjian yang saling menguntungkan,” tuturnya.
Dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pengembangan sumber energi terbarukan dan pembangunan budaya hidup yang bersih dan ramah lingkungan.
“Operasional tambang akan kami jalankan dalam batas waktu tertentu, dengan mendukung dan mengembangkan energi terbarukan,” kata Abdul Mu’ti.
Organisasi ini juga berkomitmen untuk melibatkan berbagai kalangan profesional dari kader Muhammadiyah, warga sekitar area tambang, hingga perguruan tinggi.
“Kami memiliki SDM yang amanah dan profesional, serta perguruan tinggi dengan program studi pertambangan yang dapat mendukung praktik dan pengembangan entrepreneurship,” jelas Abdul Mu’ti. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
