Editorialkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan pembahasan lima rancangan peraturan daerah (Raperda) rampung pada Desember 2026. Saat ini, seluruh Raperda tersebut memasuki tahap konsultasi publik sebelum difinalisasi dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Konsultasi publik digelar untuk menghimpun masukan, koreksi, dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan substansi regulasi yang dibahas panitia khusus (Pansus) DPRD Kukar.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan kelima Raperda tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan daerah. Selain menjadi landasan hukum, regulasi yang disusun diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kelima Raperda itu sangat dibutuhkan daerah. Kami memastikan Perda tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu intinya,” ujar Ahmad Yani, Senin (16/11/2026).
Setelah konsultasi publik, Pansus akan memfinalisasi materi Raperda. Selanjutnya, dokumen tersebut dikirim ke pemerintah provinsi untuk difasilitasi, dikoreksi, dan diperbaiki sebelum dikembalikan ke DPRD untuk disahkan.
Dalam proses penyempurnaan, DPRD juga melibatkan Kejaksaan Negeri Kukar, khususnya untuk memberikan masukan terkait rumusan sanksi pidana dalam sejumlah ketentuan Raperda.
Pelibatan kejaksaan dinilai penting agar ketentuan pemidanaan disusun secara tepat dan sesuai dengan aspek hukum. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap Perda memiliki dasar penindakan yang jelas.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga dilibatkan karena memiliki tugas utama menegakkan peraturan daerah.
DPRD berharap Satpol PP dapat meningkatkan pengawasan dan penindakan setelah regulasi disahkan. Selama ini, menurut Ahmad Yani, masih ditemukan pelanggaran terhadap Perda yang belum ditindak dengan sanksi secara maksimal.
“Kami memastikan Satpol PP tidak hanya menjalankan fungsi biasa, tetapi juga harus bekerja lebih optimal. Banyak Perda yang telah disahkan, tetapi pengawasannya belum berjalan sehingga pelanggaran masih terjadi,” tegasnya.
DPRD Kukar berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga lima Raperda tersebut dapat disetujui sebelum akhir 2026. (dhn/ndi)



