Kukar

Kukar Terapkan 6 Upaya Konkrit dalam Penanganan Inflasi Daerah

Kukar Terapkan 6 Upaya Konkrit dalam Penanganan Inflasi Daerah. (istimewa).

Editorialkaltim.comKabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono, yang juga merupakan Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kukar, membeberkan upaya penanganan inflasi daerah yang konsisten dan strategis. Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat berupa insentif daerah.

Sunggono menyampaikan, Kukar telah menetapkan roadmap pengendalian inflasi daerah untuk periode 2022-2024. Pemkab Kukar telah menerapkan 6 strategi konkrit dalam penanganan inflasi. Beberapa di antaranya adalah pelaksanaan operasi pasar murah bekerja sama dengan Perum Bulog cabang Samarinda, pemeriksaan ke pasar dan distributor agar barang tidak ditahan, serta kolaborasi dengan daerah penghasil komoditi untuk memastikan pasokan lancar.

Baca  Diskominfo Kukar Beri Pencerahan Teknis Bagi Peserta Magang Melalui Workshop TIK

“Pada bulan September 2023, kami telah menjalankan operasi pasar di 300 titik di seluruh Kukar. Terjual total 84,093 kg komoditi pangan, termasuk beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu,” ungkap H Sunggono.

Ia juga menyebut bahwa beberapa wilayah di Kukar ditetapkan sebagai wilayah rawan pangan, bukan karena kekurangan pasokan makanan, tetapi karena kurangnya tenaga kesehatan. Oleh karena itu, Pemkab Kukar mengalokasikan anggaran untuk rekrutmen tenaga kesehatan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).

Baca  DPRD Kukar Gelar Rapat Paripurna ke-6 Bahas Perubahan APBD Tahun 2024

Selain itu, dengan adanya instruksi dari pemerintah pusat terkait sertifikasi halal UMKM, Kabupaten Kukar menargetkan sertifikasi halal untuk 60 ribu UMKM dengan anggaran sebesar 500 juta rupiah.

Sebagai bentuk pengakuan atas upaya penanganan inflasi di Kabupaten Kukar, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 336 tahun 2023, Pemkab Kukar menerima insentif fiskal sebesar Rp 9,864,642,000. Insentif ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi.

Baca  Langkah Transparansi Kukar: Penyerahan LKPD 2023 ke BPK Kaltim

“Semua upaya ini harus dilakukan bersama, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa. Konsistensi dalam penanganan inflasi sangat penting,” tutup Sunggono. (nfa/adv).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker