Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah penanganan ribuan hektare lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Salah satu upayanya dengan mengajukan bantuan pompa air ke Kementerian Pertanian (Kementan).
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar Muhammad Rifani mengatakan surat permohonan bantuan akan dikirim setelah pemerintah daerah menganalisis kebutuhan pompa di sejumlah wilayah terdampak.
“Per hari ini kita membuat surat yang ditandatangani oleh Bupati. Nanti kita akan berkirim surat ke Kementerian Pertanian untuk meminta bantuan pompa,” ujar Rifani, Kamis (13/8/2026).
Ia menyebut, dari sekitar 2.000 hektare lebih lahan yang terdampak, pemerintah daerah tengah menghitung jumlah pompa yang dibutuhkan agar lahan pertanian kembali memperoleh pasokan air.
Menurutnya, dampak kekeringan tidak dirasakan petani secara merata. Petani yang melakukan penanaman lebih awal relatif aman. Sementara itu, lahan yang ditanami selama Mei hingga Juni lebih rentan terdampak akibat kekurangan air.
“Kalau yang tanam sebelumnya, itu aman, relatif aman. Hanya memang tertunda musim tanam berikutnya. Nah, ini yang harus kita benahi dari sekarang,” ujarnya.
Rifani mengatakan kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi pola tanam. Saat ini, sebagian besar petani di Kukar rata-rata melakukan dua kali tanam dalam setahun. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan menjadi tiga kali tanam, tetapi membutuhkan ketersediaan air yang memadai.
Karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan pompa, tetapi juga akan mengidentifikasi sumber air secara menyeluruh. Normalisasi saluran irigasi dan pemanfaatan kolam bekas tambang menjadi opsi di sejumlah wilayah.
“Misalnya di beberapa tempat kalau kita normalisasi saluran, air bisa masuk. Begitu juga dengan kolam-kolam bekas tambang, itu kita manfaatkan. Ada beberapa lokasi yang relatif aman. Dengan adanya kolam bekas tambang itu mereka aman karena airnya tersedia,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengakui kekeringan turut menyebabkan keterlambatan musim tanam. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap bibit yang terlalu lama menunggu untuk ditanam.
“Tanaman padi ini secara teknis bukan tanaman air, tetapi tanaman yang perlu air. Pada masa-masa tertentu dia harus ada air. Salah satu indikasinya ada keterlambatan musim tanam,” katanya.
Di sisi lain, Rifani menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh menghentikan pembangunan sektor pertanian. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan sumber pendanaan dari kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, serta sumber anggaran lainnya.
Ia menyebut dukungan pemerintah pusat masih dapat dimanfaatkan, khususnya untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, pupuk, serta kebutuhan pertanian lainnya.
“Bagi kami di pertanian tidak ada yang namanya penurunan fiskal itu menurun juga pembangunan pertanian kita. Sumbernya masih ada yang bisa kita optimalkan. Tinggal nanti di dinas harus kreatif dan punya inisiatif,” pungkasnya. (dhn/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
