Samarinda

Komisi II DPRD Samarinda Soroti Keadilan dalam Penertiban Kampanye

Penertiban algaka di Samarinda (Istimewa)

Editorialkaltim.com – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim, memberikan perhatian khusus terhadap penertiban alat peraga kampanye (algaka) yang dilakukan oleh Satpol PP. Rohim, yang juga merupakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan penertiban memang perlu, namun harus dijalankan tanpa menimbulkan stigma tebang pilih atau kegaduhan.

Menjelang pemilu serentak 2024, KPU Samarinda telah menetapkan ketentuan baru untuk memeriahkan acara politik. Rohim menekankan bahwa penertiban algaka harus bersifat adil, tanpa pilih kasih. “Semua pihak harus diperlakukan sama dalam penertiban ini,” ujarnya.

Baca  Sani Dorong Politik Berintegritas di Samarinda

Rohim menyarankan agar sosialisasi tentang pemilu ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, penertiban algaka tidak boleh menghambat semangat masyarakat dalam berpartisipasi. “Sosialisasi yang efektif dapat mencegah golput dan meningkatkan partisipasi pemilih,” tambahnya.

Konsistensi dalam penertiban algaka menjadi fokus kritik Rohim. Ia menyoroti bahwa penertiban harus konsisten dengan kesepakatan yang dibuat dalam rapat bersama dewan. Ketidakkonsistenan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Baca  Dewan Samarinda Harap Prestasi Olahraga Terus Meningkat

Pemerintah, pelaksana pemilu, dan petugas pengawasan diharapkan lebih bijak dalam menerapkan aturan. Rohim menegaskan bahwa algaka merupakan bagian penting dari dinamika pemilu. “Pemasangan algaka juga merupakan bagian dari usaha masyarakat,” ujar Rohim.

Menurut Rohim, penertiban algaka tidak boleh menjadi penghalang bagi ekonomi lokal. Ia mengingatkan bahwa pemasangan algaka juga berkontribusi pada perekonomian. “Penertiban harus seimbang antara aturan dan dukungan terhadap ekonomi lokal,” tutur Rohim.

Baca  Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Samarinda dan Kejaksaan Teken MoU

“Kami ingin memastikan bahwa pemilu di Samarinda berjalan lancar tanpa meninggalkan dampak negatif pada partisipasi masyarakat atau ekonomi. Setiap tindakan harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian,” ujar Abdul Rohim. (lin/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button