Penajam Paser Utara

Keterisian Data Tahunan PPU Capai 92,73 Persen, Sekda Tohar Dorong Penyempurnaan Data Periodik

Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar

Editorialkaltim.com – Capaian pengumpulan data pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan perkembangan positif, meski masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah mencatat keterisian data tahunan telah mencapai 92,73 persen, sementara data periodik masih berada pada angka 72,91 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.

Capaian tersebut dipaparkan dalam Forum Satu Data Kabupaten PPU Tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penyelarasan pengelolaan data antarperangkat daerah dan instansi vertikal.

Dalam arahannya, Tohar menegaskan bahwa ketersediaan data yang berkualitas merupakan salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi, tetapi juga menjadi referensi utama dalam menentukan arah kebijakan, menyusun program pembangunan, serta meningkaatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Baca  E-Office PPU Berlaku Mulai 1 Februari, Pemkab Gelar Bimtek

Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan membutuhkan dasar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, data yang dihimpun oleh masing-masing perangkat daerah perlu memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang baik agar dapat digunakan sebagai rujukan dalam proses pengambilan keputusan.

Forum Satu Data juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data sepanjang tahun 2026. Tingkat keterisian data tahunan yang telah mencapai 92,73 persen menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan data telah terhimpun, meskipun masih diperlukan penyempurnaan untuk mencapai kelengkapan yang lebih optimal.

Baca  Sekolah Rakyat PPU Tunggu Perencanaan Kementerian PU

Sementara itu, keterisian data periodik sebesar 72,91 persen menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam proses pemutakhiran dan pelaporan data secara berkala. Perbedaan capaian tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memperkuat koordinasi antarinstansi pengelola data.

Selain kelengkapan, kualitas data juga menjadi faktor penting yang perlu dijaga. Informasi pembangunan yang tersedia harus dapat digunakan secara konsisten oleh berbagai perangkat daerah sehingga tidak menimbulkan perbedaan rujukan dalam penyusunan program maupun evaluasi kebijakan.

Penyelenggaraan Forum Satu Data Tahun 2026 merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Bupati PPU Nomor 37 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Baca  130 Nelayan Pantai Lango dan Jenebora Terima Solar Subsidi, Pemkab PPU Perluas Akses BBM

Melalui penerapan kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya memperkuat tata kelola data yang terpadu, akurat, dan akuntabel. Penyelarasan informasi lintas perangkat daerah diharapkan dapat mendukung proses perencanaan yang lebih efektif sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Forum ini juga memiliki peran penting dalam membangun kesamaan pemahaman mengenai tanggung jawab pengelolaan data. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat berkontribusi melalui penyediaan informasi yang lengkap, mutakhir, serta sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Pemerintah Kabupaten PPU berharap pelaksanaan Forum Satu Data dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi pembangunan secara berkelanjutan. Dengan dukungan data yang semakin lengkap dan terintegrasi, kebijakan pemerintah diharapkan dapat disusun secara lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

(Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button